Wali Kota Jayapura Dukung Pemekaran Papua Demi Pemerataan Kesejahteraan
Sabtu, 30 April 2022 - 08:05 WIB
loading...
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Foto/Istimewa
A
A
A
JAYAPURA - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua . Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.
Benhur menilai pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh sehingga DOB harus segera diwujudkan. Baca juga: Mahfud MD Sebut Mayoritas Sepakat Pemekaran, Senator Papua Barat Usulkan Referendum
“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ujarnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura, Jumat (30/4/2022).
Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.
"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibu kota provinsi di Papua," tambah Benhur.
Lebih lanjut diharapkan dia, dengan berbagai tujuan tersebut, rencana DOB bisa terwujud dengan segera dilakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah.
Benhur menjelaskan Jayapura sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua yang dipimpinnya memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibu kota provinsi.
"Pemberian dana Otonomi Khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," terang Benhur.
Sementara itu, lanjut dia, terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti kita. Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera. Baca juga: Permintaan Pemuda Adat Papua agar Pemerintah Percepat Pemekaran Didukung
"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," tandas Benhur.
Benhur menilai pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh sehingga DOB harus segera diwujudkan. Baca juga: Mahfud MD Sebut Mayoritas Sepakat Pemekaran, Senator Papua Barat Usulkan Referendum
“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ujarnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura, Jumat (30/4/2022).
Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.
"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibu kota provinsi di Papua," tambah Benhur.
Lebih lanjut diharapkan dia, dengan berbagai tujuan tersebut, rencana DOB bisa terwujud dengan segera dilakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah.
Benhur menjelaskan Jayapura sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua yang dipimpinnya memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibu kota provinsi.
"Pemberian dana Otonomi Khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," terang Benhur.
Sementara itu, lanjut dia, terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti kita. Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera. Baca juga: Permintaan Pemuda Adat Papua agar Pemerintah Percepat Pemekaran Didukung
"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," tandas Benhur.
(kri)
Lihat Juga :
