Survei Kepuasan Kembali Naik, Presiden-Jaksa Agung Bertekad Berantas Mafia Minyak Goreng
Kamis, 28 April 2022 - 20:32 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/BPMI Setpres
A
A
A
JAKARTA - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) saat ini beranjak naik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membeberkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada di titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 75,3 persen pada Januari 2022.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan 1-6 Januari 2022. Namun, pada 17-30 Januari 2022 terjadi penurunan mencapai 73,9. Kemudian, pada Februari 2022, tingkat kepuasan publik menjadi 71,7 persen.
Selanjutnya, memasuki Maret 2022, tingkat kepuasan masyarakat kembali menurun menjadi 64,6. Burhanuddin menuturkan dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada awal April, approval rating Presiden Jokowi terus menurun mencapai 59,9 persen.
Baca juga: Pemerintah Berusaha Jawab Ekspektasi Masyarakat
“Kini, ada perubahan yang cukup luar biasa, publik mempersepsikan lebih positif terhadap kinerja Presiden Jokowi,” ujarnya saat menyampaikan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi secara virtual, Kamis (28/4/2022).
Survei ini dilakukan pada 20-25 April 2022. Dia mengungkapkan, temuan ini sekaligus menandakan jika tren penurunan terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi yang sebelumnya beberapa kali terjadi berhenti. “Approval rating Presiden Jokowi mengalami rebound. Tren penurunannya berhenti,” kata Burhan.
Menurutnya, menguatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, kata Burhan, dampak keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kasus korupsi minyak goreng, termasuk menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Kedua, menguatnya tingkat kepuasan publik terjadap kinerja Presiden Jokowi turut dilatari keputusan pemerintah menyetop sementara ekspor CPO minyak goreng. Burhan menilai kasus minyak goreng sangat berhubungan dengan masyarakat banyak.
“Resonansi perkaranya sangat beririsan dengan masyarakat luas. Karenanya, dengan keberhasilan Kejagung mengungkap dugaan korupsi minyak goreng, juga keputusan pemerintah menyetop ekspor CPO, membuat tingkat kepuasan publik meningkat dan membuat tren penurunan berhenti,” pungkasnya.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan 1-6 Januari 2022. Namun, pada 17-30 Januari 2022 terjadi penurunan mencapai 73,9. Kemudian, pada Februari 2022, tingkat kepuasan publik menjadi 71,7 persen.
Selanjutnya, memasuki Maret 2022, tingkat kepuasan masyarakat kembali menurun menjadi 64,6. Burhanuddin menuturkan dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada awal April, approval rating Presiden Jokowi terus menurun mencapai 59,9 persen.
Baca juga: Pemerintah Berusaha Jawab Ekspektasi Masyarakat
“Kini, ada perubahan yang cukup luar biasa, publik mempersepsikan lebih positif terhadap kinerja Presiden Jokowi,” ujarnya saat menyampaikan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi secara virtual, Kamis (28/4/2022).
Survei ini dilakukan pada 20-25 April 2022. Dia mengungkapkan, temuan ini sekaligus menandakan jika tren penurunan terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi yang sebelumnya beberapa kali terjadi berhenti. “Approval rating Presiden Jokowi mengalami rebound. Tren penurunannya berhenti,” kata Burhan.
Menurutnya, menguatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, kata Burhan, dampak keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kasus korupsi minyak goreng, termasuk menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Kedua, menguatnya tingkat kepuasan publik terjadap kinerja Presiden Jokowi turut dilatari keputusan pemerintah menyetop sementara ekspor CPO minyak goreng. Burhan menilai kasus minyak goreng sangat berhubungan dengan masyarakat banyak.
“Resonansi perkaranya sangat beririsan dengan masyarakat luas. Karenanya, dengan keberhasilan Kejagung mengungkap dugaan korupsi minyak goreng, juga keputusan pemerintah menyetop ekspor CPO, membuat tingkat kepuasan publik meningkat dan membuat tren penurunan berhenti,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
