Merawat Demokrasi, Aktivis 98 Temu Kangen di Kopol
loading...
Aktivis 1998 lintas organisasi menggelar pertemuan di Kopi Politik (Kopol), Kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Aktivis 1998 lintas organisasi menggelar pertemuan di Kopi Politik (Kopol), Kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Momen silaturahim itu untuk menegaskan sikap menjaga dan merawat demokrasi di Tanah Air.
Sebab, aktivis adalah salah satu elemen penentu terhadap perubahan-perubahan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya maupun ketahanan.
Direktur Ekskutif Oversight of the Indonesian Democratic Policy Satyo Purwanto berharap, pertemuan yang digelar pada Jumat 24 April 2022 tersebut menjadi medium penyatuan masing-masing perspektif dalam melihat persoalan dan kondisi bangsa saat ini.
“Diharapkan bisa melahirkan formulasi bergerak melakukan bakti yang terbaik untuk membangun negeri tercinta Indonesia," kata Satyo dalam keterangannya, Selasa 26 April 2022.
Meskipun, kata dia, masing-masing aktivis yang hadir dalam pertemuan yang diawali dengan buka puasa bersama itu menyampaikan orasi, baik kritik, dan pro terhadap kebijakan pemerintah. Namun, semua bersepakat untuk satu pandangan.
"Tegas meneguhkan sikap mengawal demokrasi," tegas aktivis '98 ini.
"Walaupun hanya diselenggarakan di warung kopi, namun esensi sebetulnya ialah ingin memberikan contoh bahwa hingga saat ini masih ada demokrasi di Indonesia, terbukti dengan digelarnya mimbar bebas untuk memberi masukan buat bangsa, sebagai wujud kebebasan dalam berpendapat," sambungnya.
Satyo menambahkan, aktivis yang hadir menyatakan kebulatan tekad untuk merawat bahkan meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat itu, melalui pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas juga wajib demokratis, walaupun kini terdapat isu penundaan pemilu yang sebetulnya mencoreng demokrasi.
Indonesia, kata dia, harus menjamin semua orang berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak hanya diatur oleh segelintir orang maupun kelompok yang disebut oligarki. Sebab hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri.
"Semoga, bertemunya kelompok pro pemerintah dan oposisi dapat menumbuhkan semangat bersama untuk berdemokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, sekaligus mencuri perhatian dunia Internasional karena melihat bisa berkumpulnya dua pihak pro dan kontra melalui satu semangat dalam membangun demokrasi yang terstruktur," pungkasnya.
Sebab, aktivis adalah salah satu elemen penentu terhadap perubahan-perubahan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya maupun ketahanan.
Baca Juga :
Aktivis 98 Menceritakan Kembali Tujuan Reformasi
Direktur Ekskutif Oversight of the Indonesian Democratic Policy Satyo Purwanto berharap, pertemuan yang digelar pada Jumat 24 April 2022 tersebut menjadi medium penyatuan masing-masing perspektif dalam melihat persoalan dan kondisi bangsa saat ini.
“Diharapkan bisa melahirkan formulasi bergerak melakukan bakti yang terbaik untuk membangun negeri tercinta Indonesia," kata Satyo dalam keterangannya, Selasa 26 April 2022.
Meskipun, kata dia, masing-masing aktivis yang hadir dalam pertemuan yang diawali dengan buka puasa bersama itu menyampaikan orasi, baik kritik, dan pro terhadap kebijakan pemerintah. Namun, semua bersepakat untuk satu pandangan.
"Tegas meneguhkan sikap mengawal demokrasi," tegas aktivis '98 ini.
"Walaupun hanya diselenggarakan di warung kopi, namun esensi sebetulnya ialah ingin memberikan contoh bahwa hingga saat ini masih ada demokrasi di Indonesia, terbukti dengan digelarnya mimbar bebas untuk memberi masukan buat bangsa, sebagai wujud kebebasan dalam berpendapat," sambungnya.
Satyo menambahkan, aktivis yang hadir menyatakan kebulatan tekad untuk merawat bahkan meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat itu, melalui pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas juga wajib demokratis, walaupun kini terdapat isu penundaan pemilu yang sebetulnya mencoreng demokrasi.
Indonesia, kata dia, harus menjamin semua orang berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak hanya diatur oleh segelintir orang maupun kelompok yang disebut oligarki. Sebab hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri.
"Semoga, bertemunya kelompok pro pemerintah dan oposisi dapat menumbuhkan semangat bersama untuk berdemokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, sekaligus mencuri perhatian dunia Internasional karena melihat bisa berkumpulnya dua pihak pro dan kontra melalui satu semangat dalam membangun demokrasi yang terstruktur," pungkasnya.
Lihat Juga :
(mhd)
