Kemendagri: Transformasi Digital di Organisasi Layanan Publik Butuh Tahapan Perubahan
Kamis, 21 April 2022 - 21:51 WIB
loading...
Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, transformasi digital membutuhkan inovasi, perubahan kebijakan, pengadaan, SDM, dan budaya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan. Bukan hanya sebatas melakukan digitalisasi data, tetapi juga merupakan pengembangan dari sistem teknologi informasi (TI) yang kaku menjadi lingkungan TI yang dirancang untuk mampu beradaptasi terhadap cepatnya perubahaan kebutuhan layanan publik.
Transformasi digital membutuhkan inovasi, perubahan kebijakan, pengadaan, SDM, dan budaya untuk mengoptimalkan pemanfaatkan peluang yang timbul dari kemunculan teknologi baru. Organisasi layanan publik perlu membangun lingkungan TI yang mencakup hingga seluruh bidang inovasi digital, serta memampukan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi dengan cepat.
Bagi organisasi layanan publik, kesuksesan transformasi digital dapat dilihat dari kemampuan mengubah birokrasi yang kaku menjadi organisasi yang dapat beroperasi dengan sigap, efisien, dan efektif dalam menghadirkan layanan publik. Perubahan ini dapat dilakukan dengan dukungan lingkungan TI yang dirancang menjadi lebih fleksibel dan inovatif, serta mampu membangun satu sumber data yang terintegrasi guna menunjang pengambilan keputusan strategis yang tepat berdasarkan data.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Punya Budaya Inovatif
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Sebagai pembina Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dalam peningkatan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, Ditjen Bina Adwil memiliki peran strategis dalam mewujudkan transformasi digital di seluruh jenjang pemerintahan daerah.
Transformasi digital membutuhkan inovasi, perubahan kebijakan, pengadaan, SDM, dan budaya untuk mengoptimalkan pemanfaatkan peluang yang timbul dari kemunculan teknologi baru. Organisasi layanan publik perlu membangun lingkungan TI yang mencakup hingga seluruh bidang inovasi digital, serta memampukan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi dengan cepat.
Bagi organisasi layanan publik, kesuksesan transformasi digital dapat dilihat dari kemampuan mengubah birokrasi yang kaku menjadi organisasi yang dapat beroperasi dengan sigap, efisien, dan efektif dalam menghadirkan layanan publik. Perubahan ini dapat dilakukan dengan dukungan lingkungan TI yang dirancang menjadi lebih fleksibel dan inovatif, serta mampu membangun satu sumber data yang terintegrasi guna menunjang pengambilan keputusan strategis yang tepat berdasarkan data.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Punya Budaya Inovatif
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Sebagai pembina Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dalam peningkatan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, Ditjen Bina Adwil memiliki peran strategis dalam mewujudkan transformasi digital di seluruh jenjang pemerintahan daerah.
Lihat Juga :
