Harga Masih Minyak Goreng Menggila, PKS Usul Dibentuk BUMN
Senin, 18 April 2022 - 12:26 WIB
loading...
Politikus PKS Mulyanto mengusulkan dibentuknya BUMN bidang minyak goreng sawit untuk mengatasi kelangkaan dan stabilitas harga. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk minyak goreng sawit. Usulan in disampaikan berkaitan dengan upaya menyelesaikan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengatakan sudah satu bulan sejak HET minyak goreng sawit (MGS) curah terbaru diberlakukan, namun komoditas ini masih langka dan harganya masih di atas HET. Karena itu pemerintah perlu membuat terobosan radikal agar masalah ini bisa tuntas dan tidak terulang dikemudian hari.
"Kalau dibiarkan entah sampai kapan harga MGS curah ini mencapai HET," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (18/4/2022).
Baca juga: Minyak Goreng, Minyak Goreng! Langka Diburu, Melimpah Dicuekin
Mulyanto menambahkan dalam satu bulan terakhir ini pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan dari pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri. Pendekatan perdagangan dilakukan melalui subsidi domestic market obligation (DMO) CPO dan turunannya dengan harga domestic price obligation (DPO). Sementara pendekatan industri, dilakukan melalui subsidi MGS via dana sawit.
Namun hasilnya tetap saja pemerintah tidak dapat mengendalikan harga MGS sesuai HET. Karena produsen dan distributor MGS-nya itu-itu saja dan bersifat oligopolistik.
Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan pembentukan harga. Sementara kepatuhan pada regulasi yang ada, baik di sisi produksi maupun di sisi distribusi sangat mengkhawatirkan.
Di sisi lain, salah satu kendala pembentukan BUMN MGS adalah lahan sawit BUMN yang terbatas, hanya sebesar 4 persen. Swasta besar menguasai 55 persen lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, kepemilikan lahan sawit masyarakat sebesar 41 persen.
"Kalau dapat disusun regulasi untuk mengoptimalkan perkebunan rakyat oleh BUMN MGS, maka konsolidasi lahan tersebut dapat mencapai 45 persen. Ini jumlah yang cukup besar untuk mengimbangi dominasi swasta," jelas Mulyanto.
Diketahui, meski sudah satu bulan berlaku HET MGS curah sebesar Rp. 14 ribu per liter atau Rp. 15.500 per kg. Namun hingga hari ini harganya tidak turun. MGS curah masih bertengger di angka Rp. 20.000 per kg, sedang harga MGS kemasan sebesar Rp. 26.600 per kg (data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 16/4). Apalagi sekarang baru tengah Ramadhan. Karenanya dapat diduga, kalau harga MGS ini masih akan terus merambat naik.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengatakan sudah satu bulan sejak HET minyak goreng sawit (MGS) curah terbaru diberlakukan, namun komoditas ini masih langka dan harganya masih di atas HET. Karena itu pemerintah perlu membuat terobosan radikal agar masalah ini bisa tuntas dan tidak terulang dikemudian hari.
"Kalau dibiarkan entah sampai kapan harga MGS curah ini mencapai HET," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (18/4/2022).
Baca juga: Minyak Goreng, Minyak Goreng! Langka Diburu, Melimpah Dicuekin
Mulyanto menambahkan dalam satu bulan terakhir ini pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan dari pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri. Pendekatan perdagangan dilakukan melalui subsidi domestic market obligation (DMO) CPO dan turunannya dengan harga domestic price obligation (DPO). Sementara pendekatan industri, dilakukan melalui subsidi MGS via dana sawit.
Namun hasilnya tetap saja pemerintah tidak dapat mengendalikan harga MGS sesuai HET. Karena produsen dan distributor MGS-nya itu-itu saja dan bersifat oligopolistik.
Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan pembentukan harga. Sementara kepatuhan pada regulasi yang ada, baik di sisi produksi maupun di sisi distribusi sangat mengkhawatirkan.
Di sisi lain, salah satu kendala pembentukan BUMN MGS adalah lahan sawit BUMN yang terbatas, hanya sebesar 4 persen. Swasta besar menguasai 55 persen lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, kepemilikan lahan sawit masyarakat sebesar 41 persen.
"Kalau dapat disusun regulasi untuk mengoptimalkan perkebunan rakyat oleh BUMN MGS, maka konsolidasi lahan tersebut dapat mencapai 45 persen. Ini jumlah yang cukup besar untuk mengimbangi dominasi swasta," jelas Mulyanto.
Diketahui, meski sudah satu bulan berlaku HET MGS curah sebesar Rp. 14 ribu per liter atau Rp. 15.500 per kg. Namun hingga hari ini harganya tidak turun. MGS curah masih bertengger di angka Rp. 20.000 per kg, sedang harga MGS kemasan sebesar Rp. 26.600 per kg (data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 16/4). Apalagi sekarang baru tengah Ramadhan. Karenanya dapat diduga, kalau harga MGS ini masih akan terus merambat naik.
(muh)
Lihat Juga :
