RUU Ciptaker Ditunda, Serikat Pekerja Minta Dilibatkan dalam Pembahasan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyampaikan pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda, khususnya klaster ketenagakerjaan. Penundaan itu dilakukan agar ada pendalaman substansi tentang pasal-pasal tersebut dan menerima masukan dari pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. (Baca juga: Pemerintah-DPR Diminta Tunda Bahas Omnibus Law Ciptaker)

“Saya nilai pesan Presiden tersebut sudah baik, sehingga ada waktu lebih banyak untuk melakukan pendalaman substansi tentang pasal-pasal tersebut dan menerima masukan dari lebih banyak pemangku kepentingan,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar dalam pernyataan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (24/4/2020).

Dia berharap pemerintah menindaklanjutinya dengan menarik draf pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dari DPR dan diserahkan untuk dibicarakan lagi di tim bentukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim pembahas yang melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh harus menggodok dari awal lagi secara lebih intens dan meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga draf yang digodok di tim ini akan lebih berkualitas.

“Saya kira waktu penundaan yang disampaikan Presiden ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk membicarakan dari awal draf dengan melibatkan serikat pekerja (SP), serikat buruh (SB), akademisi dan pemangku kepentingan lainnya,” imbuh pria yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch tersebut.

Seperti diketahui bahwa draf klaster ketenagakerjaan yang ada di DPR saat ini tidak melibatkan unsur kalangan serikat pekerja/buruh. Sementara, tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian diberi tugas membuat draft pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dari awal. Ini yang membuat unsur kalangan buruh menolak masuk dalam tim bentukan Menko Perekonomian tersebut karena draf sudah masuk ke DPR.

“Saya kira SP SB sudah memiliki draf yang siap dibicarakan dan disandingkan dengan draf dari Pemerintah dan Apindo. Dengan adanya pembahasan dari awal lagi maka nantinya draf akan lebih mudah dibicarakan di DPR,” ujar dia.

Timboel berharap ada semangat dialog sosial dalam pembahasan pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan ini akan mendukung perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia ke depannya.