Jadi Anggota Tim Ahli Wantimpres, Henry Perkuat Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

JAKARTA - Pengacara kondang Henry Indraguna diangkat sebagai Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ). Henry Indraguna akan bertugas memperkuat bidang hukum dan perundang-undangan.

Henry Indraguna bergabung di Tim Ahli Wantimpres melalui Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Ketua, Anggota, dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

"Saya secara pribadi merespons positif atas hal informasi tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsipnya saya yang ditempatkan sebagai anggota tim ahli bidang hukum dan perundang-undangan akan melaksanakan tugas dengan baik," kata Henry Indraguna melalui keterangan tertulis, Minggu (17/4/2022).





Menjadi anggota Tim Ahli Wantimpres, Henry berkomitmen secara militan memperkuat dan memperjuangkan dengan sebaik-baiknya bidang hukum dan perundangan-undangan di Dewan Pertimbangan Presiden. "Saya bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai bidang saya kepada Dewan Pertimbangan Presiden sesuai UUD 1945 Pasal 16," ujar Henry Indraguna yang juga dipercaya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Henry Indraguna sebagai pengacara kondang juga penulis buku Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi (Kaidah-Kaidah Hukum dan Doktrin-Doktrin), dipercaya membidangi hukum dan perundang-undangan. Sosok Henry Indraguna dianggap mampu membantu kinerja Wantimpres dalam membantu memberikan masukan kepada Presiden secara cepat dan tepat.

Henry mengatakan siap mengemban amanat yang diberikan kepadanya tersebut. Berbekal pengalamannya sebagai salah satu pengacara yang mempunyai prestasi, siap mengabdi bagi bangsa negara melalui jalur Wantimpes.

Henry juga menegaskan siap memberikan dukungan kajian dan analisis terkait isu aktual di bidang hukum dan perundang-undangan. "Saya menerima amanat ini Insya Allah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tegas Henry Indraguna.

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.