Ekspose Big Data DPD, LaNyalla: Pemerintah Harus Fokus, Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional
Kamis, 14 April 2022 - 16:23 WIB
loading...
A
A
A
Ditegaskannya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Public Expose Big Data DPD mengungkap perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu Sosial, Ekonomi dan Politik.
Baca juga: Ketua DPD Minta Menteri Fokus Kerja Sesuai Bidang, Tidak Urus Lain-lain
"Ekspose Publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi, yang mengatakan bahwa dari temuan Big Data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," katanya.
Dijelaskan LaNyalla, ia juga telah menyampaikan secara terbuka, bahwa kegiatan atau pernyataan elit politik, baik itu Menteri atau Ketua Partai, terkait Penundaan Pemilu atau Masa Jabatan Presiden 3 Periode justru tidak direspons positif oleh publik.
"Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan Big Data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 Provinsi di Indonesia," katanya.
Lewat Big Data ini, DPD juga mengetahui bagaimana respons publik terhadap Pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM. "Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya.
Baca juga: Ketua DPD Minta Menteri Fokus Kerja Sesuai Bidang, Tidak Urus Lain-lain
"Ekspose Publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi, yang mengatakan bahwa dari temuan Big Data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," katanya.
Dijelaskan LaNyalla, ia juga telah menyampaikan secara terbuka, bahwa kegiatan atau pernyataan elit politik, baik itu Menteri atau Ketua Partai, terkait Penundaan Pemilu atau Masa Jabatan Presiden 3 Periode justru tidak direspons positif oleh publik.
"Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan Big Data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 Provinsi di Indonesia," katanya.
Lewat Big Data ini, DPD juga mengetahui bagaimana respons publik terhadap Pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM. "Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya.
Lihat Juga :
