Tekan Anggaran Pemilu 2024, KPU Minta Mendagri Bantu Pengadaan Kantor dan Gudang KPU

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy'ari berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan data daerah yang bisa membantu pengadaan infrastruktur untuk kantor dan gudang. Dengan begitu, KPU RI bisa segera menghitung ulang anggaran Pemilu 2024 yang sementara ini diajukan sebesar Rp76,7 triliun.

Anggaran tersebut naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Presiden Jokowi dan DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang.

Hasyim mengungkapkan, besarnya anggaran karena terhitung multi years 2022-2025. Salah satu alokasinya untuk pembangunan kantor. Ia menyebut banyak kantor KPU di daerah yang meminjam dari pemda dan menyewa ruko di beberapa daerah.

"Itulah mengapa anggaran yang kami ajukan besar, karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," ujar Hasyim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.



Ia menyebutkan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengadaan infrastruktur maka KPU bisa memangkas sejumlah mata anggaran.

"Berdasarkan pengalaman 2020 kemarin meskipun dianggarkan oleh APBN, tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara Pilkada itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ungkap Hasyim Asy'ari.

Jika infrastruktur KPU bisa dibantu pemerintah pusat dan anggaran logistik bisa dibantu pemerintah daerah, Hasyim Asy'ari yakin anggaran KPU RI sebesar 76,7 Triliun masih bisa dipangkas.

"Jadi review atas anggaran ini ada potensi untuk dilakukan sejumlah efisiensi. Inilah berbagai hal yang akan dibahas dan kami mohon bantuan pemerintah," pungkas Hasyim.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran untuk meminta pemerintah daerah membantu pembangunan infrastruktur Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing.

"Kami akan sampaikan kepada Pemda, mungkin akan saya edarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPU dan Bawaslu," ujar Tito dalam RDP tersebut.

Namun, Mendagri mengungkapkan tidak bisa menjamin semua daerah bisa membantu memfasilitasi perbaikan kantor KPUD dan Bawaslu di daerah.

"Kami juga sering memberikan edaran kepada daerah, karena alasan otonomi daerah, ada yang melaksanakan namun ada juga yang tidak," jelas Tito.