DPR Harap Pelantikan Komisioner KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu
loading...
Pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 diharapkan mengakhiri polemik wacana penundaan pemilu. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 diharapkan mengakhiri polemik wacana penundaan pemilu. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus.
Baca juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
"Sikap kami Komisi II sejak awal adalah tegak lurus dengan amanah konstitusi dan UUD 1945," kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Menurut Guspardi, sedari awal Komisi II DPR tidak pernah berbicara mengenai wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Kata dia, Komisi II tetap komitmen terhadap apa yang telah diputuskan bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelumnya bahwa pemungutannya pada tanggal 14 Februari 2024, Pilkada pada tanggal 27 November 2024.
Legislator daerah pemilihan Sumatera Barat II itu berharap anggota KPU-Bawaslu yang baru dilantik harus fokus bekerja mempersiapkan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Penyelengaraan Pemilu mendatang dipandang lebih berat daripada Pemilu 2019 lalu.
Karena menurutnya, dalam satu tahun, akan ada dua kali pesta demokrasi yakni pileg dan pilpres serentak, dan pilkada serentak. "Ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu yang baru dilantik harus segera bekerja dengan cepat, efektif dan efisien," ungkap politikus PAN ini.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga menitipkan pesan kepada anggota KPU dan Bawaslu Priode 2022-2027 agar bisa membawa energi dan semangat yang membuahkan proses pelaksanaan pemilu yang demokratis, jurdil, dan luber.
Tentu kerja-kerja ini harus dilandasi dengan penyelenggara yang profesional, independen, dan punya kapasitas, kapabilitas serta integritas yang tinggi.
Baca juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
"Sikap kami Komisi II sejak awal adalah tegak lurus dengan amanah konstitusi dan UUD 1945," kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Menurut Guspardi, sedari awal Komisi II DPR tidak pernah berbicara mengenai wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Kata dia, Komisi II tetap komitmen terhadap apa yang telah diputuskan bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelumnya bahwa pemungutannya pada tanggal 14 Februari 2024, Pilkada pada tanggal 27 November 2024.
Legislator daerah pemilihan Sumatera Barat II itu berharap anggota KPU-Bawaslu yang baru dilantik harus fokus bekerja mempersiapkan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Penyelengaraan Pemilu mendatang dipandang lebih berat daripada Pemilu 2019 lalu.
Karena menurutnya, dalam satu tahun, akan ada dua kali pesta demokrasi yakni pileg dan pilpres serentak, dan pilkada serentak. "Ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu yang baru dilantik harus segera bekerja dengan cepat, efektif dan efisien," ungkap politikus PAN ini.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga menitipkan pesan kepada anggota KPU dan Bawaslu Priode 2022-2027 agar bisa membawa energi dan semangat yang membuahkan proses pelaksanaan pemilu yang demokratis, jurdil, dan luber.
Tentu kerja-kerja ini harus dilandasi dengan penyelenggara yang profesional, independen, dan punya kapasitas, kapabilitas serta integritas yang tinggi.
