Yasonna Tegaskan Pemerintah Dorong Inovasi Berbasis Kekayaan Intelektual Pemuda dan UMKM

MEDAN - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menegaskan dukungan pemerintah terhadap seluruh anak muda dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu, Yasonna menggelar audiensi bertajuk 'Yasonna Mendengar' dengan komunitas di Grand Andaliman, Medan, Sumatera Utara, Selasa (12/4/2022).

"Hak cipta dan hak kekayaan intelektual bisa jadi keuntungan ekonomi kita. Hari ini, khusus untuk anak muda di Kota Medan, saya hadir untuk mendengarkan apa saja kreativitas yang digeluti dan meyakinkan pentingnya melindungi kekayaan intelektual,” ujarnya.

Menurut Yasonna, semakin tinggi pelindungan kekayaan intelektual maka akan semakin maju negaranya. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki beberapa bentuk dukungan yang bisa secara langsung membantu industri kreatif di Indonesia.

"DJKI telah menetapkan tahun ini sebagai Tahun Hak Cipta Nasional dan kami meluncurkan juga POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) yang mempercepat proses pencatatan hanya kurang dari 10 menit," katanya.

Pada pertemuan ini, komunitas yang diundang sebagai tamu utama dalam diskusi memberikan masukan untuk penurunan tarif pencatatan maupun pelindungan KI. Saat ini, pemerintah memberikan tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai contoh, tarif pencatatan hak cipta non-software untuk UMKM hanya
Rp200 ribu, sedangkan untuk umum Rp400 ribu. Masa pelindungan untuk pencatatan ini adalah seumur hidup ditambah 70 tahun.

"Untuk tarif pencatatan hak cipta buku atau KI memang di Kementerian Keuangan yang menentukan, namun kami bisa memberikan usulan," kata Yasonna terkait keluhan tarif.

Menurutnya ia setuju bahwa menulis buku ini penting karena itu karya intelektual yang butuh waktu, konsentrasi tinggi. "Yang saya khawatirkan ini akan terganggu jika tidak dilindungi dengan baik," ucap Menkumham.

Selain itu, pemerintah juga tengah merancang revisi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik. Yasonna menegaskan, peraturan ini direvisi guna meningkatkan pendapatan para pemilik hak cipta lagu/musik dan hak terkait.

"DJKI sedang membuat revisi dari peraturan sebelumnya yang memungkinkan pemilik hak menerima 80% royalti mereka. Sebelumnya, operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK memotong masing-masing 20 persen dari royalti yang terkumpul," tutur Yasonna.

Perlu diketahui bahwa DJKI juga telah membangun seluruh pelayanannya agar bisa diakses secara digital kapan saja dan di mana saja. Para pemohon pelindungan kekayaan intelektual bisa mengakses dgip.go.id, baik untuk membuat permohonan baru, memperpanjang permohonan, membuat aduan layanan, maupun pelanggaran.

Sebagai informasi, kegiatan 'Yasonna Mendengar' sendiri pertama kali digelar di Medan, Sumatera Utara, dengan menghadirkan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Acara yang dihadiri seratus komunitas secara langsung dan seribu secara daring ini merupakan rangkaian kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang akan digelar di enam kota di Indonesia. CM