Bobby Nasution Ajak Aceh Kelola 4 Pulau, JK Ingatkan Tak Ada Daerah Dikelola Bersama
Jum'at, 13 Juni 2025 - 18:47 WIB
loading...
Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Foto/Google maps
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) turut merespons pernyataan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang berniat ingin mengajak Provinsi Aceh mengelola bersama kekayaan alam empat pulau yang jadi polemik. Menurut JK, tak ada daerah bisa dikelola oleh dua pemerintah daerah berbeda.
Ia pun mempertanyakan kewenangan pemerintah daerah bila bisa menggarap kekayaan alam dengan daerah lain. “Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Masa dua, bayar pajaknya ke mana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar," ujar JK saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
JK pun menilai, polemik empat pulau dengan Sumut merupakan harga diri untuk Aceh. "Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," tuturnya.
Baca juga: 4 Pulau Jadi Rebutan Aceh dan Sumut, JK: UU Tak Bisa Dibatalkan Kepmendagri
Ia pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia, tak ada faktor kepentingan dan kekayaan alam di pulau tersebut.
"Jadi, saya kira, saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemasalahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ," ucap JK.
Ia pun mempertanyakan kewenangan pemerintah daerah bila bisa menggarap kekayaan alam dengan daerah lain. “Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Masa dua, bayar pajaknya ke mana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar," ujar JK saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
JK pun menilai, polemik empat pulau dengan Sumut merupakan harga diri untuk Aceh. "Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," tuturnya.
Baca juga: 4 Pulau Jadi Rebutan Aceh dan Sumut, JK: UU Tak Bisa Dibatalkan Kepmendagri
Ia pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia, tak ada faktor kepentingan dan kekayaan alam di pulau tersebut.
"Jadi, saya kira, saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemasalahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ," ucap JK.
Lihat Juga :
