Lepas Tangan soal RUU HIP, PDIP Geram Sikap Sejumlah Fraksi
Kamis, 18 Juni 2020 - 16:31 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Aria, kalau RUU itu sudah menjadi usulan inisiatif DPR dan hendak anulir atau dibahas, pihaknya meminta kepada pimpinan DPR agar dikembalikan pada proses pembuatan UU yang semestinya. Jika memang perlu dicermati, pihak-pihak yang keberatan dengan RUU itu bisa diundang dalam rapat Panitia Kerja (Panja) untuk didengarkan masukannya. “Saya kira ini penting, saya sepakat dengan Pak Aboe untuk mengedengarkan semua masukan,” imbuh Aria.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa RUU HIP ini mendapatkan reaksi yang sangat luas, publik dan kelompok masyarakat menyuarakan penolakan dengan lantang. Karena itu, hal ini harus didengarkan dengan baik dan direspons dengan bijak. Sudah banyak penolakan terhadap RUU ini dan apa jadinya kalau DPR tidak mendengarkan masukan-masukan publik.
“Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan. jika MUI menolak, jika NU menolak, jika Persis menolak, lembaga-lembaga pemuda Sebagian menolak, veteran-veteran TNI menolak artinya suara publik sudah muncul semuanya. lantas kita mau apa. jangan sampai publik melihat kita tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe dalam Rapat Paripurna.
Menurut dia, masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius karena pandemi, banyak yang menjerit karena di-PHK, tagihan listrik melonjak naik tiba-tiba dan mereka juga butuh perhatian DPR sehingga, DPR harus terus memikirkan bagaimana menangani pandemi ini dan dampakya. Terlebih, pemerintah sudah mengatakan menunda pembahasan RUU ini.
“Saya bangga dan saya bahagia. tentunya kita harus bijak menanggapi hal ini. Lembaga legislatif harus sensitif terhadap aspirasi publik alangkah baiknya kalau kita batalkan saja RUU ini, kita sampaikan pada publik kalau ruu ini didrop, tentu akan buat masyarakat akan tenang dan imunitasnya baik dalam menghadapi covid ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa RUU HIP ini mendapatkan reaksi yang sangat luas, publik dan kelompok masyarakat menyuarakan penolakan dengan lantang. Karena itu, hal ini harus didengarkan dengan baik dan direspons dengan bijak. Sudah banyak penolakan terhadap RUU ini dan apa jadinya kalau DPR tidak mendengarkan masukan-masukan publik.
“Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan. jika MUI menolak, jika NU menolak, jika Persis menolak, lembaga-lembaga pemuda Sebagian menolak, veteran-veteran TNI menolak artinya suara publik sudah muncul semuanya. lantas kita mau apa. jangan sampai publik melihat kita tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe dalam Rapat Paripurna.
Menurut dia, masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius karena pandemi, banyak yang menjerit karena di-PHK, tagihan listrik melonjak naik tiba-tiba dan mereka juga butuh perhatian DPR sehingga, DPR harus terus memikirkan bagaimana menangani pandemi ini dan dampakya. Terlebih, pemerintah sudah mengatakan menunda pembahasan RUU ini.
“Saya bangga dan saya bahagia. tentunya kita harus bijak menanggapi hal ini. Lembaga legislatif harus sensitif terhadap aspirasi publik alangkah baiknya kalau kita batalkan saja RUU ini, kita sampaikan pada publik kalau ruu ini didrop, tentu akan buat masyarakat akan tenang dan imunitasnya baik dalam menghadapi covid ini,” pungkasnya.
(nbs)
Lihat Juga :