Lepas Tangan soal RUU HIP, PDIP Geram Sikap Sejumlah Fraksi

JAKARTA - Setelah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan juga beberapa fraksi di DPR, Fraksi PDI Perjuangan sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP ) angkat suara dalam Rapat Paripurna DPR.

PDIP mengaku geram karena menjadi objek sasaran terhadap kritik RUU HIP itu. Padahal, fraksi-fraksi di DPR memberikan persetujuan untuk DPR mengusulkan RUU HIP. (Baca juga: Penundaan RUU HIP, Baleg DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah)

PDIP terpancing interupsi dari anggota Fraksi PKS Aboe Bakah Al Habsyi yang mengkritik keras RUU HIP dan meminta RUU itu dibatalkan saja pembahasannya.

“Benar bahwa tadi disampaikan mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila yang hari ini di media mainstream, medsos, banyak masukan dan tanggapan baik yang bernada kurang sepakat, kurang setuju, menolak, menyetujui dengan catatan, itu ada, saya kira itu perlu kita cermati, kita perlu dengarkan betul-betul apa yang berkembang di masyarakat,” kata anggota Fraksi PDIP Aria Bima dalam Rapat Paripurna, Kamis (18/6/2020).

“Tapi sekali lagi bahwa RUU itu insiatif dari DPR yang prosesnya berawal dari semua kesepakatan fraksi-fraksi yang muncul dari Baleg dibawa ke paripurna yang semuanya juga sudah memberikan dukungan termasuk fraksinya Pak Aboe Bakar dengan catatan-catatannya,” lanjutnya.

Dengan mendengar berbagai masukan yang ada, Aria mengatakan, prosedur untuk menunda ataupun mematangkan masukan-masukan yang ada, hendaknya itu disesuaikan dengan prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang semestinya. Pihaknya merasa lucu karena berbagai kritik itu hanya ditujukan pada beberapa orang atau beberapa partai, padahal fraksi-fraksi itu memberikan persetujuan.

“Ini kan lucu, dari proses di Baleg, pandangan dari masing-masing poksinya (kelompok fraksi) sudah memberikan pandangan untuk menyetujui membawa ke paripurna, paripurna juga saya hadir di sini, juga tidak ada yang memberikan catatan-catatan. Tapi kemudian seolah-olah di publik lepas tangan dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja, ini yang saya sangat menyayangkan, jangan begitu lah,” sesalnya.

Menurut Aria, kalau RUU itu sudah menjadi usulan inisiatif DPR dan hendak anulir atau dibahas, pihaknya meminta kepada pimpinan DPR agar dikembalikan pada proses pembuatan UU yang semestinya. Jika memang perlu dicermati, pihak-pihak yang keberatan dengan RUU itu bisa diundang dalam rapat Panitia Kerja (Panja) untuk didengarkan masukannya. “Saya kira ini penting, saya sepakat dengan Pak Aboe untuk mengedengarkan semua masukan,” imbuh Aria.

Sebelumnya, anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa RUU HIP ini mendapatkan reaksi yang sangat luas, publik dan kelompok masyarakat menyuarakan penolakan dengan lantang. Karena itu, hal ini harus didengarkan dengan baik dan direspons dengan bijak. Sudah banyak penolakan terhadap RUU ini dan apa jadinya kalau DPR tidak mendengarkan masukan-masukan publik.

“Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan. jika MUI menolak, jika NU menolak, jika Persis menolak, lembaga-lembaga pemuda Sebagian menolak, veteran-veteran TNI menolak artinya suara publik sudah muncul semuanya. lantas kita mau apa. jangan sampai publik melihat kita tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe dalam Rapat Paripurna.

Menurut dia, masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius karena pandemi, banyak yang menjerit karena di-PHK, tagihan listrik melonjak naik tiba-tiba dan mereka juga butuh perhatian DPR sehingga, DPR harus terus memikirkan bagaimana menangani pandemi ini dan dampakya. Terlebih, pemerintah sudah mengatakan menunda pembahasan RUU ini.

“Saya bangga dan saya bahagia. tentunya kita harus bijak menanggapi hal ini. Lembaga legislatif harus sensitif terhadap aspirasi publik alangkah baiknya kalau kita batalkan saja RUU ini, kita sampaikan pada publik kalau ruu ini didrop, tentu akan buat masyarakat akan tenang dan imunitasnya baik dalam menghadapi covid ini,” pungkasnya.