IKN Nusantara Menjadi Momentum bagi Pemberdayaan Potensi Nasional
Minggu, 10 April 2022 - 00:24 WIB
loading...
A
A
A
Terlepas dalam menangkap momentum potensi nasional pada pembangunan IKN Nusantara, kita juga perlu merefleksikan masih adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Yakni, pembangunan pusat kota baru ini akan membentuk keberagaman budaya yang semakin meningkat, bukan hanya etnis tapi juga ekonomi dan tingkat pendidikan, sehingga akan semakin terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan berdampak pada degradasi kekayaan budaya lokal di IKN dari dampak urbanisasi kota.
Selain itu, dari sisi kebijakan menyisakan polemik yang perlu dijawab oleh pemerintah, yakni berbagai aksi penolakan IKN Nusantara oleh masyarakat yang menganggap pemerintah melakukan penyerobotan secara sepihak tanah warga lokal di lokasi IKN Nusantara. Pemindahan IKN juga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan di Jakarta terutama persoalan kemacetan dan kepadatan penduduk. Baca juga: Kepala BIN: Pendanaan IKN Bukan Sumbangan Rakyat Tapi Blended Finance
Selain itu, adanya potensi pelanggaran HAM karena pemindahan IKN dianggap mengabaikan hak partisipasi masyarakat, minimnya akses informasi pada masyarakat calon IKN dan terakhir bahwa UU IKN dianggap cacat aspirasi publik di mana penetapan RUU IKN terkesan terburu-buru tanpa adanya sosialisasi yang masif terhadap masyarakat.
Yakni, pembangunan pusat kota baru ini akan membentuk keberagaman budaya yang semakin meningkat, bukan hanya etnis tapi juga ekonomi dan tingkat pendidikan, sehingga akan semakin terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan berdampak pada degradasi kekayaan budaya lokal di IKN dari dampak urbanisasi kota.
Selain itu, dari sisi kebijakan menyisakan polemik yang perlu dijawab oleh pemerintah, yakni berbagai aksi penolakan IKN Nusantara oleh masyarakat yang menganggap pemerintah melakukan penyerobotan secara sepihak tanah warga lokal di lokasi IKN Nusantara. Pemindahan IKN juga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan di Jakarta terutama persoalan kemacetan dan kepadatan penduduk. Baca juga: Kepala BIN: Pendanaan IKN Bukan Sumbangan Rakyat Tapi Blended Finance
Selain itu, adanya potensi pelanggaran HAM karena pemindahan IKN dianggap mengabaikan hak partisipasi masyarakat, minimnya akses informasi pada masyarakat calon IKN dan terakhir bahwa UU IKN dianggap cacat aspirasi publik di mana penetapan RUU IKN terkesan terburu-buru tanpa adanya sosialisasi yang masif terhadap masyarakat.
(kri)
Lihat Juga :
