Kemendagri Sebut Wilayah Aglomerasi Jadi Perhatian Khusus Arus Mudik
loading...
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan, wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek menjadi perhatian khusus pemerintah. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek menjadi perhatian khusus pemerintah terkait mobilitas arus mudik. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA.
Baca juga: PNS Boleh Mudik, Asalkan Penuhi Syarat Ini
Hal tersebut disampaikannya saat Rakor Percepatan Vaksinasi Booster yang melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali kota serta Forkompimda di 9 wilayah Jabodetabek, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Tanggerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kaupaten Bogor pada hari Selasa, 5 April 2022
"Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di tanah air," ujar Safrizal dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Safrizal mengatakan, landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan puncaknya akan terjadi pada arus mudik lebaran.
"Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat, oleh karenanya booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pasca arus mudik seperti pengalaman yang terjadi 2 tahun terakhir," kata Safrizal.
Seperti diketahui, dengan semakin terkendalinya tingkat penularan yang ada, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga antara baik untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri.
Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster maka pada saat melakukan perjalanan tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan hasil skrining antigen atau PCR.
Pada rakor tersebut, Pemda diminta menggencarkan pelaksanaan booster mulai pekan ke 1 dan pekan ke-2 Ramadhan, karena pada umumnya mulai pekan ke-3 warga sudah mulai melakukan mudik.
Safrizal meminta agar Pemda meningkatkan koordinasi dengan seluruh jajaran kewilayahan termasuk dengan dukungan TNI-Polri. Hal ini untuk melakukan jemput bola dalam pelaksanaan vaksin booster ke basis-basis terkecil atau komunitas masyarakat seperti vaksin booster berbasis kampus, pabrik, sekolah/pesantren dan masjid.
"Para gubernur, bupati dan wali kota di wilayah Jabodetabek serta seluruh wilayah lainnya agar mencermati keadaan ini dan memastikan percepatan vaksinasi booster, lakukan terobosan dan inovasi dalam penjangkauan vaksinasi," tegas Safrizal.
Pada kesempatan tersebut Pemda juga diminta mensosialisasikan kepada warganya bahwa jenis vaksin manapun akan memberikan efek yang sama bagi tubuh sehingga masyarkat diharapkan agar tidak memilih jenis vaksin booster.
"Pemda bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu mensosialisasikan pentingnya booster bagi warga sehingga perayaan lebaran tahun ini menjadi lebih khidmat, tanpa mengurangi arti sehat bagi seluruh masyarakat," pungkas Safrizal.
Baca juga: PNS Boleh Mudik, Asalkan Penuhi Syarat Ini
Hal tersebut disampaikannya saat Rakor Percepatan Vaksinasi Booster yang melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali kota serta Forkompimda di 9 wilayah Jabodetabek, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Tanggerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kaupaten Bogor pada hari Selasa, 5 April 2022
"Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di tanah air," ujar Safrizal dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Safrizal mengatakan, landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan puncaknya akan terjadi pada arus mudik lebaran.
"Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat, oleh karenanya booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pasca arus mudik seperti pengalaman yang terjadi 2 tahun terakhir," kata Safrizal.
Seperti diketahui, dengan semakin terkendalinya tingkat penularan yang ada, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga antara baik untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri.
Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster maka pada saat melakukan perjalanan tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan hasil skrining antigen atau PCR.
Pada rakor tersebut, Pemda diminta menggencarkan pelaksanaan booster mulai pekan ke 1 dan pekan ke-2 Ramadhan, karena pada umumnya mulai pekan ke-3 warga sudah mulai melakukan mudik.
Safrizal meminta agar Pemda meningkatkan koordinasi dengan seluruh jajaran kewilayahan termasuk dengan dukungan TNI-Polri. Hal ini untuk melakukan jemput bola dalam pelaksanaan vaksin booster ke basis-basis terkecil atau komunitas masyarakat seperti vaksin booster berbasis kampus, pabrik, sekolah/pesantren dan masjid.
"Para gubernur, bupati dan wali kota di wilayah Jabodetabek serta seluruh wilayah lainnya agar mencermati keadaan ini dan memastikan percepatan vaksinasi booster, lakukan terobosan dan inovasi dalam penjangkauan vaksinasi," tegas Safrizal.
Pada kesempatan tersebut Pemda juga diminta mensosialisasikan kepada warganya bahwa jenis vaksin manapun akan memberikan efek yang sama bagi tubuh sehingga masyarkat diharapkan agar tidak memilih jenis vaksin booster.
"Pemda bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu mensosialisasikan pentingnya booster bagi warga sehingga perayaan lebaran tahun ini menjadi lebih khidmat, tanpa mengurangi arti sehat bagi seluruh masyarakat," pungkas Safrizal.
(maf)
Explore More