Gandeng Netflix, Kemendikbud Dinilai Tidak Beri Ruang kepada Anak Bangsa
Kamis, 18 Juni 2020 - 11:48 WIB
loading...
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR RI mengkritik keras langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengandeng Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan Belajar dari Rumah.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, film dokumenter yang bakal diputar melalui TVRI itu tidak akan memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa. "Kami merasa banyak anak bangsa yang lebih kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar bagi peserta didik selama masa belajar dari rumah. Ini kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan di tanah malah mengandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekadar menyediakan film dokumenter," ujar Huda kepada wartawan, Kamis (18/6/2020).
Huda menyebutkan, selama proses belajar dari rumah, siswa memang membutuhkan hiburan-hiburan berkualitas yang memuat unsur pendidikan. Namun demikian, harusnya kebutuhan tersebut diberikan kepada talent maupun rumah produksi lokal untuk memenuhinya.
"Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus mengandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara," tuturnya.
"Kita masih punya Pusat Film Nasional (PFN), kita masih punya banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka," imbuhnya. (Baca juga: Gandeng Netflix, Kemendikbud Dinilai Hanya Berorientasi Pasar ).
Ia menyebutkan, keputusan Kemendikbud dalam bekerja sama dengan Netflix sejak awal tahun lalu sempat memicu kontroversi di masyarakat. Pasalnya, penyedia layanan streaming tersebut dinilai belum memenuhi kewajibannya sebelum memulai bisnis di Indonesia.
Selain itu, lanjut Huda, Netflix juga dinilai bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif. "Ini agak aneh, institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah melegitimasi institusi lain untuk mangkir kewajiban, toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah," tegasnya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, film dokumenter yang bakal diputar melalui TVRI itu tidak akan memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa. "Kami merasa banyak anak bangsa yang lebih kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar bagi peserta didik selama masa belajar dari rumah. Ini kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan di tanah malah mengandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekadar menyediakan film dokumenter," ujar Huda kepada wartawan, Kamis (18/6/2020).
Huda menyebutkan, selama proses belajar dari rumah, siswa memang membutuhkan hiburan-hiburan berkualitas yang memuat unsur pendidikan. Namun demikian, harusnya kebutuhan tersebut diberikan kepada talent maupun rumah produksi lokal untuk memenuhinya.
"Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus mengandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara," tuturnya.
"Kita masih punya Pusat Film Nasional (PFN), kita masih punya banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka," imbuhnya. (Baca juga: Gandeng Netflix, Kemendikbud Dinilai Hanya Berorientasi Pasar ).
Ia menyebutkan, keputusan Kemendikbud dalam bekerja sama dengan Netflix sejak awal tahun lalu sempat memicu kontroversi di masyarakat. Pasalnya, penyedia layanan streaming tersebut dinilai belum memenuhi kewajibannya sebelum memulai bisnis di Indonesia.
Selain itu, lanjut Huda, Netflix juga dinilai bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif. "Ini agak aneh, institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah melegitimasi institusi lain untuk mangkir kewajiban, toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah," tegasnya.
Lihat Juga :
