Soal Pj Kepala Daerah dari ASN, Mendagri Didesak Beri Kepastian ke Publik
Selasa, 05 April 2022 - 17:24 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didesak memberi kepastian kepada publik terkait penjabat kepala daerah akan ditunjuk dari ASN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didesak memberi kepastian kepada publik terkait penjabat (Pj) kepala daerah akan ditunjuk dari aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang.
Baca juga: Kemendagri Sebut Ada 4.626 Pejabat Penuhi Kriteria Duduki Pj Kepala Daerah
Menurut Junimart, hal ini penting agar menepis isu TNI-Polri yang akan menduduki jabatan tersebut. Baca juga: Perwira TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat: Mengancam Demokrasi
"Ini mesti di-declare keluar, supaya tidak menimbulkan banyak pendapat, yang TNI-Polri segala macam sebaiknya menjadi Pj," kata Junimart dalam rapat kerja bersama Mendagri, di Gedung Nusantara, Selasa (5/4/2022).
Politikus PDIP itu menyebutkan, jika merujuk data yang dihimpun komisinya, ASN yang ada masih cukup banyak untuk dijadikan sebagai penjabat kepala daerah. Sehingga wacana seperti TNI-Polri harus segera ditepis pemerintah.
"Jadi enggak perlu khawatir juga kalau sudah bicara mengenai Pj, dan harus tegas menegaskan ASN cukup," ujarnya.
"Kita perlu statement begini Pak Menteri, dan memang cukup, bahkan lebih untuk itu supaya tidak menjadi bola liar," tutupnya.
Baca juga: Kemendagri Sebut Ada 4.626 Pejabat Penuhi Kriteria Duduki Pj Kepala Daerah
Menurut Junimart, hal ini penting agar menepis isu TNI-Polri yang akan menduduki jabatan tersebut. Baca juga: Perwira TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat: Mengancam Demokrasi
"Ini mesti di-declare keluar, supaya tidak menimbulkan banyak pendapat, yang TNI-Polri segala macam sebaiknya menjadi Pj," kata Junimart dalam rapat kerja bersama Mendagri, di Gedung Nusantara, Selasa (5/4/2022).
Politikus PDIP itu menyebutkan, jika merujuk data yang dihimpun komisinya, ASN yang ada masih cukup banyak untuk dijadikan sebagai penjabat kepala daerah. Sehingga wacana seperti TNI-Polri harus segera ditepis pemerintah.
"Jadi enggak perlu khawatir juga kalau sudah bicara mengenai Pj, dan harus tegas menegaskan ASN cukup," ujarnya.
"Kita perlu statement begini Pak Menteri, dan memang cukup, bahkan lebih untuk itu supaya tidak menjadi bola liar," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
