Di Hadapan Ormas Islam, Presiden PKS Tegaskan Tolak RUU HIP
loading...
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman. Foto/dok PKS
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menjelaskan sikap terakhir Fraksi PKS di DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tidak banyak diketahui oleh publik.
Sohibul menegaskan partainya secara tegas menyatakan menolak RUU tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Sohibul Iman saat menerima beberapa Organisasi Massa Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu 17 Juni 2020.
"Dalam proses di Baleg, PKS melihat dari aspek filosofi atau pertimbangan-pertimbangan termasuk Tap MPR. Secara positioning PKS siap menyetujui usulan DPR kalau secara filosofis benar," kata Sohibul dalam siaran pers PKS yang diterima SINDOnews.
Naskah yang mudah diakses oleh publik itu belakangan ini, kata dia, naskah yang ada di Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat.
"Itu yang beredar. Namun yang di paripurna itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi sikap PKS paling akhir (menolak RUU HIP) tidak beredar di publik. Alhamdulillah sekarang kami coba menyebarkan hal itu. Supaya publik tahu posisi PKS terkait RUU HIP bahwa PKS menolak," kata ujar Sohibul. ( )
Wakil Ketua Umum Persis Jeje Zainuddin mewakilkan suara Ormas dalam menyikapi Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Pernyataan dari seluruh ormas, termasuk MOI, Persis, FPI, bahkan Muhammadiyah, NU juga. Arahnya ini bukan kepada perbaikan atau revisi naskah, tetapi penolakan total, pembatalan. Itu skenario yang diharapkan oleh seluruh ormas," tegas Jeje.
Jeje juga menyampaikan bahwa momentum silaturahim bersama PKS ini dapat membentuk langkah strategis antara partai politik dengan Ormas, terutama yang terdekat mengenai sikap terhadap RUU HIP.
"Alhamdulillah dengan silaturahim seperti ini, kita nanti bisa menemukan bahwa yang kita harapkan mungkin perjuangan 100 persennya betul-betul dibatalkan atau dihentikan total," ujarnya.
Jeje mengatakan, terkait peran partai politik dan Ormas yang tentu berbeda, sehingga kerja sama yang terbangun dan terakomodir ini bisa menjadi potensi yang luar biasa.
"Karena kalau partai saya kira perjuangan fokusnya itu adalah legislasi di parlemen, sedangkan yang terus hari ke hari, jam ke jam membina umat itu adalah ormas," jelas Jeje.
Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Abdul Wahid Alwi mengungkapkan bersyukur masih ada fraksi partai yang berpihak kepada masyarakat.
"Bagi kami di Dewan Dakwah secara khusus kami menitipkan kepada Pak Hidayat Nur Wahid. Satu-satunya partai fraksi yang menolak, di antara sembilan fraksi, ada yang menolak dan mewakili bangsa Indonesia sebanyak 250 juta adalah fraksi PKS. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Satu ini (PKS-red) menjadi sebab dikasihani oleh Allah SWT," ungkap dia.
Sohibul menegaskan partainya secara tegas menyatakan menolak RUU tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Sohibul Iman saat menerima beberapa Organisasi Massa Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu 17 Juni 2020.
"Dalam proses di Baleg, PKS melihat dari aspek filosofi atau pertimbangan-pertimbangan termasuk Tap MPR. Secara positioning PKS siap menyetujui usulan DPR kalau secara filosofis benar," kata Sohibul dalam siaran pers PKS yang diterima SINDOnews.
Naskah yang mudah diakses oleh publik itu belakangan ini, kata dia, naskah yang ada di Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat.
"Itu yang beredar. Namun yang di paripurna itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi sikap PKS paling akhir (menolak RUU HIP) tidak beredar di publik. Alhamdulillah sekarang kami coba menyebarkan hal itu. Supaya publik tahu posisi PKS terkait RUU HIP bahwa PKS menolak," kata ujar Sohibul. ( )
Wakil Ketua Umum Persis Jeje Zainuddin mewakilkan suara Ormas dalam menyikapi Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Pernyataan dari seluruh ormas, termasuk MOI, Persis, FPI, bahkan Muhammadiyah, NU juga. Arahnya ini bukan kepada perbaikan atau revisi naskah, tetapi penolakan total, pembatalan. Itu skenario yang diharapkan oleh seluruh ormas," tegas Jeje.
Jeje juga menyampaikan bahwa momentum silaturahim bersama PKS ini dapat membentuk langkah strategis antara partai politik dengan Ormas, terutama yang terdekat mengenai sikap terhadap RUU HIP.
"Alhamdulillah dengan silaturahim seperti ini, kita nanti bisa menemukan bahwa yang kita harapkan mungkin perjuangan 100 persennya betul-betul dibatalkan atau dihentikan total," ujarnya.
Jeje mengatakan, terkait peran partai politik dan Ormas yang tentu berbeda, sehingga kerja sama yang terbangun dan terakomodir ini bisa menjadi potensi yang luar biasa.
"Karena kalau partai saya kira perjuangan fokusnya itu adalah legislasi di parlemen, sedangkan yang terus hari ke hari, jam ke jam membina umat itu adalah ormas," jelas Jeje.
Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Abdul Wahid Alwi mengungkapkan bersyukur masih ada fraksi partai yang berpihak kepada masyarakat.
"Bagi kami di Dewan Dakwah secara khusus kami menitipkan kepada Pak Hidayat Nur Wahid. Satu-satunya partai fraksi yang menolak, di antara sembilan fraksi, ada yang menolak dan mewakili bangsa Indonesia sebanyak 250 juta adalah fraksi PKS. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Satu ini (PKS-red) menjadi sebab dikasihani oleh Allah SWT," ungkap dia.
(dam)
Explore More