Dibentuk saat G30S/PKI, Jenderal TNI Ini Tolak Perintah Presiden Jadi Pangkopkamtib

Danjen Kopassus Brigjen TNI Subagyo HS dalam acara pembaretan di Cilacap. Foto/istimewa

”ABRI sebagai bayangkari negara yang tetap konsisten akan perannya sebagai stabilisator dan dinamisator yang berarti membela dan menjaga konstitusi dan stabilitas nasional mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dalam rambu-rambu hukum dan peraturan yang berlaku,” tegas Subagyo dalam buku biografinya berjudul “Jenderal TNI Subagyo HS: Kasad di Bawah Tiga Presiden” yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad).

Menolak Mentah-mentah Jabatan Pangkopkamtib

Meski kondisi keamanan dapat dikendalikan, namun stabilitas nasional belum sepenuhnya stabil. Desakan agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya masih terus bergulir.

Ketika itu, terdapat gagasan dari Kepala Negara untuk membentuk organisasi baru yaitu, sebuah institusi semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Jabatan tersebut pun ditawarkan Presiden Soeharto kepada Subagyo HS.

“Bagaimana kalau kamu yang jadi Pangkopkamtib”? Tanya Pak Harto.

Mendapat tawaran tersebut, Subagyo tidak langsung menjawab tetapi malah balik bertanya. “Apakah ada rencana Pak Harto untuk memisahkan jabatan Menhankam-Pangab”? Tanya Subagyo.

Saat itu, Soeharto menjawab “tidak”. Mendengar jawaban tersebut, Subagyo langsung menolak tawaran tersebut. Sebab rencananya posisi Pangkopkamtib akan dijabat oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Sedangkan dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan menjadi wakil panglima (Wapang).

“Dalam pikiran saya kalau jabatan Menhankam/Pangab tidak dipisah maka jabatan Pangkopkamtib yang ditawarkan presiden kepada saya akan rancu dengan jabatan KSAD. Karena KSAD selaku pembina TNI AD tidak punya kewenangan operasional. Lagi pula awalnya yang akan menjadi Pangkopkamtib adalah Pangab dan KSAD menjadi wakil panglima (Wapang). Oleh karena itu saya menolak tawaran dari Pak Harto untuk menjadi Pangkopkamtib,” ujar Subagyo


Patroli prajurit TNI dengan tank lapis baja pascakerusuhan Mei 1998. Foto/istimewa

Alasan lainnya, waktu itu jabatan Kopkamtib sudah tidak populer lagi di dalam negeri. Bahkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Kopkamtib tidak populer karena terkesan negara dalam keadaan tidak aman dan tidak tertib. Subagyo juga mengusulkan agar organisasi di Mabes ABRI dioptimalkan.