Pimpinan DPD Soroti Masalah di Perbatasan
Jum'at, 01 April 2022 - 13:50 WIB
loading...
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Utara (Kaltara). Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI Mahyudin melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Utara (Kaltara) pada 28-30 Maret 2022. Beberapa anggota DPD Dapil Kaltara lintas komite ikut dalam kunjungan kerja tersebut.
Kunjungan kerja mereka juga turut didampingi Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang (ATR)/Waka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra dan Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Dalam kunjungan kerjanya, Mahyudin melihat masih banyaknya tantangan pembangunan yang dihadapi provinsi termuda itu, terutama ketersediaan infrastruktur yang layak di perbatasan dengan Malaysia, seperti di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Dirinya pun mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan pembangunan di wilayah perbatasan itu, sehingga tidak terulang lagi kasus lepasnya Sipadan-Ligitan yang diklaim Malaysia. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak potensi ancaman dan gangguan terkait kedaulatan negara pada daerah perbatasan.
Baca juga: Pimpinan DPD Ingin Pembangunan IKN Nusantara On the Track
Menurut dia, harus diakui bahwa masyarakat Indonesia di perbatasan secara ekonomi bergantung dari Malaysia, karena adanya keterbatasan transportasi darat yang dibangun di wilayah Krayan. Namun, menurutnya, nasionalisme masyarakat di sana masih kuat sampai saat ini.
"Rakyat di sana benar-benar teruji kesetiaannya pada Indonesia. Bahkan ada jargon di sana 'Ringgit di Dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di Dadaku.' Itu artinya betapapun rakyat di perbatasan begitu familiar dengan uang Ringgit Malaysia, bahan makanan pun lebih murah dari sana, namun kesetiaan mereka pada NKRI tidak tergoyahkan," kata Mahyudin.
Dia meminta kondisi tersebut tak boleh diabaikan. Sebab, sangat tidak adil jika negara mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang justru banyak bergantung pada produk negara tetangga, menyadari barang kebutuhan pokok dari dalam negeri jauh lebih mahal, akibat akses transportasi yang sulit.
Kunjungan kerja mereka juga turut didampingi Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang (ATR)/Waka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra dan Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Dalam kunjungan kerjanya, Mahyudin melihat masih banyaknya tantangan pembangunan yang dihadapi provinsi termuda itu, terutama ketersediaan infrastruktur yang layak di perbatasan dengan Malaysia, seperti di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Dirinya pun mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan pembangunan di wilayah perbatasan itu, sehingga tidak terulang lagi kasus lepasnya Sipadan-Ligitan yang diklaim Malaysia. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak potensi ancaman dan gangguan terkait kedaulatan negara pada daerah perbatasan.
Baca juga: Pimpinan DPD Ingin Pembangunan IKN Nusantara On the Track
Menurut dia, harus diakui bahwa masyarakat Indonesia di perbatasan secara ekonomi bergantung dari Malaysia, karena adanya keterbatasan transportasi darat yang dibangun di wilayah Krayan. Namun, menurutnya, nasionalisme masyarakat di sana masih kuat sampai saat ini.
"Rakyat di sana benar-benar teruji kesetiaannya pada Indonesia. Bahkan ada jargon di sana 'Ringgit di Dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di Dadaku.' Itu artinya betapapun rakyat di perbatasan begitu familiar dengan uang Ringgit Malaysia, bahan makanan pun lebih murah dari sana, namun kesetiaan mereka pada NKRI tidak tergoyahkan," kata Mahyudin.
Dia meminta kondisi tersebut tak boleh diabaikan. Sebab, sangat tidak adil jika negara mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang justru banyak bergantung pada produk negara tetangga, menyadari barang kebutuhan pokok dari dalam negeri jauh lebih mahal, akibat akses transportasi yang sulit.
Lihat Juga :
