Mendagri Sebut Pilkada Bagian dari Program Padat Karya
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 merupakan bagian dari program padat karya. Sebab, hampir 60% anggaran pilkada justru digunakan untuk honor penyelenggara hingga ke tataran TPS.
“Penyelenggara pemilu ada di 270 wilayah dengan 304.000 TPS. Belum termasuk panitia pemilihan kecamatan yang adhoc. Yang TPS saja 304.000 itu petugasnya lebih kurang lebih 10 totalnya (per TPS). 10 berarti lebih kurang 3 juta lebih. 3 juta lebih, 60% anggaran Rp14 triliun lebih dari APBD maupun APBN itu digunakan untuk insentif penyelenggara sebanyak 3 juta itu,” ungkap Tito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6/2020). (Baca juga: Pilkada di Tengah Corona Jadi Ajang Pertaruhan Kesehatan Masyarakat)
Seperti diketahui tahapan lanjutan pilkada serentak telah dimulai pada Senin kemarin. Di mana penyelenggara pemilu di daerah sudah mulai bergerak untuk melanjutkan tahapan yang sempat tertunda karena adanya covid.
Mantan Kapolri ini pun menyatakan bahwa pilkada ini merupakan program padat karya bagi 3 juta penyelenggara selama 6 bulan. “Artinya riil ini adalah program padat karya. Yang kemudian sama saja memberikan bantuan kepada petugas-pertugas TPS yang ada di bawah 3 juta tapi kerja dulu selama 6 bulan. Mulai Juni sampai Desember,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa adanya pilkada dapat menstimulus ekonomi di daerah. Sebab, pengadaan barang untuk keperluan pilkada akan sangat bermanfaat bagi UMKM. Di mana 40% anggaran pilkada dialokasikan untuk pengadaan barang tersebut.
“Kita harapakan 40% anggaran yang Rp14 triliun lebih ini, akan menstimulasi ekonomi di daerah-daerah. Terutama UMKM, mikro dan ultra mikro,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut adanya pilkada saat ini memiliki manfaat ganda. Di sisi lain agenda politik terjalankan. Sementara di sisi lainnnya, ekonomi daerah juga bergerak. “Ekonomi bisa berjalan distimulasi dan agenda politik juga selesai. Sehingga terbentuk pemerintahan-pemerintahan di daerah yang kuat karena dipilih rakyat. Dan kita harap dengan pemerintahan yang legitimasinya kuat, penanganan covid akan jauh lebih serius lagi,” tandasnya.
“Penyelenggara pemilu ada di 270 wilayah dengan 304.000 TPS. Belum termasuk panitia pemilihan kecamatan yang adhoc. Yang TPS saja 304.000 itu petugasnya lebih kurang lebih 10 totalnya (per TPS). 10 berarti lebih kurang 3 juta lebih. 3 juta lebih, 60% anggaran Rp14 triliun lebih dari APBD maupun APBN itu digunakan untuk insentif penyelenggara sebanyak 3 juta itu,” ungkap Tito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6/2020). (Baca juga: Pilkada di Tengah Corona Jadi Ajang Pertaruhan Kesehatan Masyarakat)
Seperti diketahui tahapan lanjutan pilkada serentak telah dimulai pada Senin kemarin. Di mana penyelenggara pemilu di daerah sudah mulai bergerak untuk melanjutkan tahapan yang sempat tertunda karena adanya covid.
Mantan Kapolri ini pun menyatakan bahwa pilkada ini merupakan program padat karya bagi 3 juta penyelenggara selama 6 bulan. “Artinya riil ini adalah program padat karya. Yang kemudian sama saja memberikan bantuan kepada petugas-pertugas TPS yang ada di bawah 3 juta tapi kerja dulu selama 6 bulan. Mulai Juni sampai Desember,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa adanya pilkada dapat menstimulus ekonomi di daerah. Sebab, pengadaan barang untuk keperluan pilkada akan sangat bermanfaat bagi UMKM. Di mana 40% anggaran pilkada dialokasikan untuk pengadaan barang tersebut.
“Kita harapakan 40% anggaran yang Rp14 triliun lebih ini, akan menstimulasi ekonomi di daerah-daerah. Terutama UMKM, mikro dan ultra mikro,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut adanya pilkada saat ini memiliki manfaat ganda. Di sisi lain agenda politik terjalankan. Sementara di sisi lainnnya, ekonomi daerah juga bergerak. “Ekonomi bisa berjalan distimulasi dan agenda politik juga selesai. Sehingga terbentuk pemerintahan-pemerintahan di daerah yang kuat karena dipilih rakyat. Dan kita harap dengan pemerintahan yang legitimasinya kuat, penanganan covid akan jauh lebih serius lagi,” tandasnya.
(nbs)
Lihat Juga :
