Rachmat Gobel Dukung Pemihakan Presiden Terhadap Produk Dalam Negeri

Jum'at, 25 Maret 2022 - 18:49 WIB
loading...
Rachmat Gobel Dukung...
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat negara berpihak terhadap produk dalam negeri. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat negara berpihak terhadap produk dalam negeri. Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mendorong adanya sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya.

"Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Dan yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK dan BPKP serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP," kata Rachmat Gobel, Jumat (25/3/2022).

Sebelumnya dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Presiden Jokowi mengaku geregetan karena masih banyak kementerian/lembaga dan BUMN yang membeli barang-barang dari luar negeri. Padahal barang-barang yang didatangkan dari luar negeri itu bisa diproduksi di dalam negeri dan bukan termasuk teknologi tinggi. Presiden menyebutkan menteri-menteri yang gemar impor adalah Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).



Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran belanja barang dan jasa pemerintah sangat besar. Dari APBN Rp526 triliun, APBD Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun. Jika 40% dari anggaran APBN dan APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri, maka bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi 1,5% dan 1,7%. Sedangkan anggaran dari BUMN bisa menyumbang 0,4%. Selain itu, kata Jokowi, juga bisa menyerap tambahan lapangan kerja 2 juta orang. Presiden meminta hingga Mei 2022 harus dibelanjakan Rp400 triliun.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
Rupiah Terkapar, Dampaknya...
Rupiah Terkapar, Dampaknya Mulai Terasa ke Sektor Industri Nasional
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Rekomendasi
Gunung Dukono Kembali...
Gunung Dukono Kembali Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Namanya Terseret Kasus...
Namanya Terseret Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai, Raffi Ahmad Buka Suara
Menganalisis Kekuatan...
Menganalisis Kekuatan Pesawat Su-35 dan Rafale setelah Pertemuan di Laut Baltik
Berita Terkini
4 Oknum Prajurit TNI...
4 Oknum Prajurit TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Hari Ini Divonis
3 Guru Besar Kedokteran...
3 Guru Besar Kedokteran Bakal Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa
Kasus Mega Korupsi BGN...
Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved