Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging di Bali

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Bali hari ini, Jumat (25/3/2022). Jokowi berharap dengan dibangunnya SPLKU tersebut dapat menjadikan bukti komitmen untuk dunia bahwa Indonesia serius dalam mengurangi emisi CO2.

"Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2, melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20, juga sekaligus sebagai show case bahwa negara kita, negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).



Jokowi memerintahkan agar semua pihak mempersiapkan berbagai komponen dari dulu ke hilir untuk mendukung pengembangan energi listrik di Indonesia.

"Itu semuanya harus kita tampilkan mulai dari hulu, di industri baterai dan industri komponen lainnya sampai di hilir pada penyiapan stasiun kendaraan listrik umum atau SKPLU dan POM charging, kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," jelas Jokowi.

Dia menyebut bahwa dirinya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PLN yang telah telah menyiapkan 60 stasiun pengisian kendaraan listrik umum ultra fast charging 200 kw dan SPKLU ultra fast charging yang petama di Indonesia. Dan juga 150 titik fasilitas POM charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi.

"Tadi sudah dilaporkan, oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya haya memerlukan waktu 30 menit untuk 1 kendaraan, dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi enegri dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Menurutnya, ketergantungan masyarakat pada BBM pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM semuanya masih impor.

"Membebani defisit, membebani APBN kita, bebani defisit transaksi berjalan, dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh kita biarkan, kita harus mencari cara untuk mewujudkan kemandirian energi," pungkasnya.