Kebijakan Indonesia terkait Isu Perempuan Diadopsi di Forum Parlemen Dunia

JAKARTA - Indonesia memimpin dalam isu-isu perempuan di 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali. Berbagai gagasan dan kebijakan Indonesia diadopsi dalam Women Parliamentarians di forum parlemen dunia ini.

"Gagasan-gagasan Indonesia dalam isu-isu perempuan banyak diapresiasi di forum IPU ke-144. Banyak delegasi yang merasa Indonesia menjadi contoh nyata kepemimpinan perempuan. Di forum woman kita leading di segala tema," kata Puan di sela-sela sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis (24/3/2022).

Women Parliamentarians merupakan forum paling bergengsi di IPU. Di forum ini, banyak delegasi yang menyatakan produk regulasi Indonesia banyak berpihak kepada perempuan. Termasuk budgeting-nya, keterlibatan perempuan dalam mempersiapkan produk kebijakan publik.

Baca juga: Perindo Nilai Peran Perempuan di Indonesia Masih Jauh dari Harapan

"Kepemimpinan perempuan di Indonesia menginspirasi mereka. Banyak yang mau belajar lebih lanjut. Bagaimana mereka juga ingin meningkatkan jumlah anggota perempuan di parlemen. Mereka melihat kesuksesan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini.

Puan mendorong agar lebih banyak lagi perempuan yang menjadi anggota parlemen agar kebijakan-kebijakan negara semakin mengedepankan kesetaraan gender karena adanya campur tangan dari perempuan itu sendiri. Pada 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 orang di antaranya atau 24,7% adalah perempuan.

"Sementara itu proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1%, naik sebesar 0,6%. Kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik," kata mantan Menko PMK ini.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang menjadi Ketua 33rd session of the Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Putri menambahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sempat disinggung Puan dalam forum mendapat sorotan delegasi-delegasi IPU. Dengan RUU TPKS, Indonesia dianggap progresif dalam perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, terkait pandemi Covid-19, Indonesia juga dapat nilai positif karena kebijakan untuk perempuan dan anak dianggap menonjol, termasuk dalam vaksinasi.

Baca juga: Di Forum Parlemen Perempuan IPU, Puan Bicara Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi

"Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi," katanya.

Irine mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan. "Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju aja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita," kata Irine.

Anggota Komisi I DPR ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.