Syarat Vaksin Booster Dinilai Persulit Masyarakat untuk Mudik
loading...
Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan mudik diizinkan selama sudah vaksin booster, publik merespons kebijakan tersebut secara pro dan kontra. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan mudik diizinkan selama sudah vaksin booster , publik merespons kebijakan tersebut secara pro dan kontra. Selain mensyaratkan booster , pemerintah mewajibkan syarat vaksin dosis lengkap dan menyerahkan bukti hasil tes negatif PCR atau antigen.
Baca juga: Perlukah Masyarakat Umum Mendapatkan Vaksin Booster?
Faisal (29) pengemudi ojek online menjelaskan dirinya tidak pernah pulang ke kampung halaman dalam dua tahun belakangan dikarenakan belum menerima vaksin dosis lengkap. Karena kebijakan tersebut, dia merasa tidak terbantu untuk hanya sekadar melepas rasa rindunya dengan kampung halaman.
"Kebijakan tersebut sih sah-sah saja dan bagus. Tapi jujur, saya masih merasa dipersulit karena hingga hari ini saya belum bisa mendapatkan dosis lengkap," ujarnya kepada MNC Portal, Kamis (24/3/2022).
Faisal mengaku, belum melakukan vaksin dosis lengkap karena memiliki gejala komorbid. Oleh karenanya dirinya merasa dilematis menerima keputusan pemerintah terkait kewajiban vaksin baik dosis lengkap maupun booster.
"Saya asli Surabaya, sudah dua tahun lebih tidak bersua dengan keluarga. Tinggal sendirian di Jakarta. Semoga kebijakan ini tidak terlalu mempersulit bagi warga negara dengan keadaan seperti saya," tutur Faisal menyampaikan.
Ditemui di tempat yang berbeda, Nugroho (31) menjelaskan kebijakan mudik dengan wajib vaksin booster ini mempersulit masyarakat umum. Pemuda asli Boyolali tersebut mengaku meski dirinya dan keluarga sudah vaksin dosis booster, dia merasa tidak adil jika kewajiban vaksin ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat.
"Saya setuju dengan kebijakan tersebut, tetapi kewajiban booster ini saya rasa memberatkan warga karena pemerataannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujar Nugroho menjelaskan.
Terlebih, menurut karyawan swasta itu alternatif pilihan apabila belum booster harus menyerahkan bukti hasil tes negatif PCR atau antigen tetap memberatkan masyarakat. Baginya, biaya tes PCR atau antigen bagi sebagian masyarakat dinilai masih mahal.
Baca juga: Perlukah Masyarakat Umum Mendapatkan Vaksin Booster?
Faisal (29) pengemudi ojek online menjelaskan dirinya tidak pernah pulang ke kampung halaman dalam dua tahun belakangan dikarenakan belum menerima vaksin dosis lengkap. Karena kebijakan tersebut, dia merasa tidak terbantu untuk hanya sekadar melepas rasa rindunya dengan kampung halaman.
"Kebijakan tersebut sih sah-sah saja dan bagus. Tapi jujur, saya masih merasa dipersulit karena hingga hari ini saya belum bisa mendapatkan dosis lengkap," ujarnya kepada MNC Portal, Kamis (24/3/2022).
Faisal mengaku, belum melakukan vaksin dosis lengkap karena memiliki gejala komorbid. Oleh karenanya dirinya merasa dilematis menerima keputusan pemerintah terkait kewajiban vaksin baik dosis lengkap maupun booster.
"Saya asli Surabaya, sudah dua tahun lebih tidak bersua dengan keluarga. Tinggal sendirian di Jakarta. Semoga kebijakan ini tidak terlalu mempersulit bagi warga negara dengan keadaan seperti saya," tutur Faisal menyampaikan.
Ditemui di tempat yang berbeda, Nugroho (31) menjelaskan kebijakan mudik dengan wajib vaksin booster ini mempersulit masyarakat umum. Pemuda asli Boyolali tersebut mengaku meski dirinya dan keluarga sudah vaksin dosis booster, dia merasa tidak adil jika kewajiban vaksin ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat.
"Saya setuju dengan kebijakan tersebut, tetapi kewajiban booster ini saya rasa memberatkan warga karena pemerataannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujar Nugroho menjelaskan.
Terlebih, menurut karyawan swasta itu alternatif pilihan apabila belum booster harus menyerahkan bukti hasil tes negatif PCR atau antigen tetap memberatkan masyarakat. Baginya, biaya tes PCR atau antigen bagi sebagian masyarakat dinilai masih mahal.
Lihat Juga :
