Syarat Vaksin Booster Dinilai Persulit Masyarakat untuk Mudik

Kamis, 24 Maret 2022 - 16:17 WIB
loading...
Syarat Vaksin Booster...
Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan mudik diizinkan selama sudah vaksin booster, publik merespons kebijakan tersebut secara pro dan kontra. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan mudik diizinkan selama sudah vaksin booster , publik merespons kebijakan tersebut secara pro dan kontra. Selain mensyaratkan booster , pemerintah mewajibkan syarat vaksin dosis lengkap dan menyerahkan bukti hasil tes negatif PCR atau antigen.

Baca juga: Perlukah Masyarakat Umum Mendapatkan Vaksin Booster?

Faisal (29) pengemudi ojek online menjelaskan dirinya tidak pernah pulang ke kampung halaman dalam dua tahun belakangan dikarenakan belum menerima vaksin dosis lengkap. Karena kebijakan tersebut, dia merasa tidak terbantu untuk hanya sekadar melepas rasa rindunya dengan kampung halaman.



"Kebijakan tersebut sih sah-sah saja dan bagus. Tapi jujur, saya masih merasa dipersulit karena hingga hari ini saya belum bisa mendapatkan dosis lengkap," ujarnya kepada MNC Portal, Kamis (24/3/2022).

Faisal mengaku, belum melakukan vaksin dosis lengkap karena memiliki gejala komorbid. Oleh karenanya dirinya merasa dilematis menerima keputusan pemerintah terkait kewajiban vaksin baik dosis lengkap maupun booster.

"Saya asli Surabaya, sudah dua tahun lebih tidak bersua dengan keluarga. Tinggal sendirian di Jakarta. Semoga kebijakan ini tidak terlalu mempersulit bagi warga negara dengan keadaan seperti saya," tutur Faisal menyampaikan.

Ditemui di tempat yang berbeda, Nugroho (31) menjelaskan kebijakan mudik dengan wajib vaksin booster ini mempersulit masyarakat umum. Pemuda asli Boyolali tersebut mengaku meski dirinya dan keluarga sudah vaksin dosis booster, dia merasa tidak adil jika kewajiban vaksin ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat.

"Saya setuju dengan kebijakan tersebut, tetapi kewajiban booster ini saya rasa memberatkan warga karena pemerataannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujar Nugroho menjelaskan.

Terlebih, menurut karyawan swasta itu alternatif pilihan apabila belum booster harus menyerahkan bukti hasil tes negatif PCR atau antigen tetap memberatkan masyarakat. Baginya, biaya tes PCR atau antigen bagi sebagian masyarakat dinilai masih mahal.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mudik Lebaran, Komisi...
Mudik Lebaran, Komisi VI DPR Minta BUMN Pastikan Kesiapan Jalan hingga Rest Area
Menyambut Mudik Lebaran...
Menyambut Mudik Lebaran 2025: Regulasi, Keamanan, dan Infrastruktur yang Diuji
Waspada! Puncak Arus...
Waspada! Puncak Arus Mudik Diselimuti Hujan Lebat
KCIC Siapkan 808.000...
KCIC Siapkan 808.000 Tempat Duduk Angkutan Lebaran 2025
Gelar Rakor, Menko Polkam...
Gelar Rakor, Menko Polkam Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik dan Idulfitri 1446
Mudik Lebaran 2025,...
Mudik Lebaran 2025, Ini 4 Titik Kemacetan yang Harus Diwaspadai
Korlantas Polri Siapkan...
Korlantas Polri Siapkan Skema One Way untuk Cegah Kemacetan saat Mudik Lebaran
1,4 Juta Tiket Kereta...
1,4 Juta Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2025 Ludes Terjual
Puncak Arus Mudik Lebaran...
Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi pada 28-30 Maret 2025
Rekomendasi
Warung Makan di Tangsel...
Warung Makan di Tangsel Kebakaran, Bocah 8 Tahun Tewas
Kepala UNICEF: Serangan...
Kepala UNICEF: Serangan Israel Terbaru Bunuh Anak-anak dalam Jumlah Terbesar Sehari
Kekayaan Alam Majapahit,...
Kekayaan Alam Majapahit, Beras Ditukar Keramik hingga Perhiasan dari China dan India
Berita Terkini
DPR Minta Kasus 3 Polisi...
DPR Minta Kasus 3 Polisi Tewas Ditembak Diusut Tuntas, Pelaku Harus Dihukum Setimpal
17 menit yang lalu
Usut Kasus Dugaan Korupsi...
Usut Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi, Kejari Jakpus Bakal Periksa 70 Saksi
30 menit yang lalu
7 Saksi Diperiksa Kejari...
7 Saksi Diperiksa Kejari Jakpus Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi
1 jam yang lalu
Effendi Gazali Anggap...
Effendi Gazali Anggap Kejagung Balikkan Stigma Penegakan Hukum No Viral No Justice
1 jam yang lalu
Menteri Hukum Tegaskan...
Menteri Hukum Tegaskan Bukan Keinginan Prabowo Percepat Pembahasan RUU TNI
1 jam yang lalu
Mahfud MD Nilai Revisi...
Mahfud MD Nilai Revisi UU TNI Tak Kembalikan Dwifungsi ABRI, Lebih Proporsional
2 jam yang lalu
Infografis
5 Syarat untuk Menjadi...
5 Syarat untuk Menjadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved