Ketua KPK Merasa Aneh Minyak Goreng dan Batu Bara Langka

Menurut Firli, jika Domestik Market Obligation (DMO) untuk minyak di Indonesia hanya ada 9.300, sementara untuk luar negeri 18.300 lebih, pasti ada potensi kecurangan. Oleh karenanya, pengusaha nakal minyak goreng tersebut harus ditertibkan. "Saya bilang waktu itu, Pak Menteri Perdagangan, saya bilang, Bapak harus kerja sama dengan Kapolri, karena penimbunan dan kelangkaan bukan urusan KPK, belum tentu ada korupsinya, itu tindak pidana umum. Kerja, cek," ungkapnya.

Lebih lanjut, Firli juga meminta Menteri Perdagangan, M Lutfi untuk memanggil para pengindustri atau pengelola minyak goreng. Hal itu dianggap Firli penting untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia. "Menteri perdagangan, panggil dong, para pengindustri, pembuat minyak goreng. Faktanya saya bilang Bimoli tidak ada di lapangan. Rose Brand, Tropical, Filma tidak ada di lapangan. Padahal saya lihat sebelumnya banyak," ungkap Firli

"Ke mana sekarang saya bilang. Tinggal panggil aja yang punya Filma, Bimoli, Tropical, Rose Brand, ajak bicara, kenapa langka. Kan pemerintah tinggal koordinasi aja sebenarnya, mengatur regulasi, kalau regulasi belum ada, kita buat regulasinya," sambungnya.

Firli bersyukur saat ini minyak goreng sudah mulai kembali ada di pasaran. Namun demikian, Firli tetap menagih janji Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang akan memaparkan data minyak goreng di Indonesia. "Pak Menko Ekonomi janji sama saya, begitu clear semua, dilakukan upaya-upaya, nanti mereka akan paparkan kepada KPK. Itulah juga tugas ke KPK. KPK sekarang juga harus sensitif," ucapnya.