Puan Ajak Forum Parlemen Dunia Perkuat Kerja Sama Internasional

"Sering kali politik luar negeri merupakan proyeksi dari politik di dalam negeri, foreign policy begins at home. Tanpa dukungan dari dalam negeri, maka politik luar negeri tidak akan kokoh," kata Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, Parlemen berperan penting dalam membangun dukungan politik dan legitimasi guna mempromosikan kerja sama internasional bagi negara demokrasi. Karena itu, Puan berharap agar Parlemen terus berpegangan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Parlemen memiliki peran kunci untuk menolak unilateralisme, yang mengutamakan kepentingan sempit dan sesaat," katanya.

Selain itu, Parlemen juga disebut berperan penting untuk mendukung dan mengimplementasi kesepakatan internasional pada tingkat nasional dan lokal. Kesepakatan internasional dinilai akan sia-sia jika tidak dapat diimplementasi di dalam negeri.

Sesuai fungsinya, Parlemen membuat instrumen hukum di dalam negeri, mengalokasi anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen internasional. "Karenanya Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antarParlemen. Hal ini juga berguna untuk membangun jembatan bagi negara yang memilliki perbedaan pandangan," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan menambahkan, parlemen-parlemen dunia harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari IPU.

IPU diharapkan untuk bisa memperjuangkan demokratisasi berbagai badan internasional. Khususnya, menurut Puan, agar lebih dapat menjamin keterwakilan dan suara negara berkembang.

"Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan budaya damai (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan," katanya.

Pembukaan IPU ke-144 dihadiri oleh Presiden Jokowi. Di hadapan delegasi negara-negara IPU, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari dunia dalam merealisasikan agenda-agenda global.

Selain itu, turut hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menlu Retno Marsudi, para wakil ketua DPR dan sejumlah anggota dewan, serta Gubernur Bali Wayan Koster.