Harga Minyak Goreng Pukul Emak-emak, PKS Sayangkan Sikap Pemerintah

JAKARTA - Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati menyebut kaum ibu menjadi pihak yang paling terpukul atas harga minyak goreng yang tak terkendali karena mengikuti harga pasar. Harga minyak goreng saat ini berkisar Rp23-25 ribu per liter dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter sebelum dicabut pemerintah.

"Harga keekonomian yang hampir dua kali lipat dari harga HET, jelas memberatkan masyarakat dan keluarga kelas menengah ke bawah," ujar perempuan yang juga Juru Bicara PKS ini, Jumat (18/3/2022).

Kurniasih, sebagai Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, menyayangkan sikap pemerintah yang hanya bisa minta maaf karena tak sanggup kendalikan harga minyak goreng.



"Lagi-lagi Mak-mak yang jadi korban. Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Mak-mak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain!" tegas Kurniasih.

Belum lupa dari ingatan kita semua bagaimana mak-mak rela antri berjam-jam, berdesakan, mengular bahkan sudah ada ibu yang meninggal dunia saat mengantre minyak goreng dengan HET.

"Satu nyawa ibu itu sangat berharga dan tak bisa tergantikan oleh apapun juga bagi keluarga. Ini harus menjadi tanggung jawab negara. Belum mereka yang berjuang mengantre, berebut, berdesakan sampe melupakan keselamatan jiwanya demi minyak goreng untuk keluarga," ungkap Kurniasih.

Ia juga mengaku heran, menurut laporan mak-mak saat ini stok minyak goreng mulai ada di pasaran saat harga diserahkan sebagaimana harga keekonomian. Munculnya stok minyak dalam sekejap dengan harga jual yang tinggi semakin membuat publik dipermainkan.



"Saat ada HET minyak goreng menghilang, saat ada harga keekonomian minyak goreng mulai ada stoknya. Ini menimbulkan pertanyaan. Ombudsman sudah menyebut ada penimbunan tapi tidak diungkap pemain besarnya mana siapa. Sekarang stok mulai ada dengan harga tinggi, pemerintah seolah tak berdaya, bagaimana bisa pemerintah yang punya power bisa tak berdaya?" ujar Kurniasih.

Ia mengingatkan tanpa persoalan langka dan mahalnya minyak, komoditas bahan pokok akan naik jelang Ramadan dan Idul Fitri. Tanpa ada intervensi pemerintah, maka masyarakat akan memasuki Ramadan dengan beban yang cukup berat.

"Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan. PKS meminta ada intervensi untuk menurunkan harga setelah dipastikan mulai dari stok di pasaran sebelum Ramadan. Hentikan derita kaum mak-mak saat ini juga," ungkap Kurniasih.