Berdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab Saudi
Kamis, 17 Maret 2022 - 07:34 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyatakan komisinya berencana ke Arab Saudi untuk memastikan penyelenggaraan haji. Foto/dok.SINDOnes
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menargetkan penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji ( BPIH ) tahun ini dilakukan pada 11 April 2022. Ini berarti bertepatan dengan awal bulan Ramadhan.
"Kami menargetkan bahwa sesuai dengan rapat internal Komisi VIII Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022. Sehingga kita harapkan sudah ada kepastian dari penyelenggara ibadah haji,” kata Ace dalam rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Baca juga: Komisi VIII DPR Minta Usulan Biaya Haji Rp45 Juta Ditekan Semaksimal Mungkin
Ace menjelaslam, BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara rinci karena banyak perubahan yang terjadi. Di antaranya terkait pandemi Covid-19 yang membaik sehingga protokol kesehatan (prokes) dilonggarkan, juga mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak pesawat.
"Kita coba elaborasi lebih jauh, kalau tidak ada biaya PCR. Apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut," terangnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini juga mengingatkan kepada Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag tentang anggaran untuk pembinaan di dalam negeri. Terutama memastikan asrama haji yang sebelumnya digunakan untuk tempat isolasi Covid-19 harus dibersihkan kembali. Seperti kasur-kasur yang harus dibersihkan dengan disinfektan dan dipastikan juga bebas dari virus tersebut.
Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta ini, guna memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi.
"Termasuk mengetahui berapa kuota jemaah haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia," tambah legislator Dapil Jaww Barat II ini.
"Kami menargetkan bahwa sesuai dengan rapat internal Komisi VIII Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022. Sehingga kita harapkan sudah ada kepastian dari penyelenggara ibadah haji,” kata Ace dalam rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Baca juga: Komisi VIII DPR Minta Usulan Biaya Haji Rp45 Juta Ditekan Semaksimal Mungkin
Ace menjelaslam, BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara rinci karena banyak perubahan yang terjadi. Di antaranya terkait pandemi Covid-19 yang membaik sehingga protokol kesehatan (prokes) dilonggarkan, juga mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak pesawat.
"Kita coba elaborasi lebih jauh, kalau tidak ada biaya PCR. Apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut," terangnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini juga mengingatkan kepada Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag tentang anggaran untuk pembinaan di dalam negeri. Terutama memastikan asrama haji yang sebelumnya digunakan untuk tempat isolasi Covid-19 harus dibersihkan kembali. Seperti kasur-kasur yang harus dibersihkan dengan disinfektan dan dipastikan juga bebas dari virus tersebut.
Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta ini, guna memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi.
"Termasuk mengetahui berapa kuota jemaah haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia," tambah legislator Dapil Jaww Barat II ini.
(muh)
Lihat Juga :
