Ketua DPD Dukung RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU
Rabu, 16 Maret 2022 - 20:53 WIB
loading...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera ditetapkan menjadi Undang-Undang TPKS. Foto/Istimewa
A
A
A
BENGKULU - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera ditetapkan menjadi Undang-Undang TPKS. Kejahatan dan kekerasan seksual bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi dalam Hukum Internasional dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Sudah menjadi komitmen DPD RI sejak tahun 2016 mendukung RUU TPKS agar segera dibahas dan ditetapkan. Makanya kami turut prihatin dengan penundaan berkali-kali RUU ini di tengah semakin maraknya kriminalitas terhadap perempuan dan anak-anak," kata LaNyalla ketika membuka secara virtual Webinar bertema Urgensi Pengesahan RUU TPKS dalam Menyikapi Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia, Rabu (16/3/2022).
RUU TPKS sebelumnya bernama RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU ini sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2016, namun baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Padahal, RUU ini sebelumnya telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Baca juga: DPR Didorong Segera Sahkan RUU TPKS
"Penetapan RUU TPKS seharusnya sudah ditetapkan sejak tahun 2020. Tetapi DPR RI lebih memilih untuk membahas dan merampungkan RUU Cipta Kerja yang hingga kini sarat dengan perdebatan," ujarnya di sela kunjungan kerja ke Bengkulu.
LaNyalla juga melansir data Komnas Perempuan tentang peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 12 tahun, yakni 2008 sampai 2019, meningkat sebanyak 792%.
"Sudah menjadi komitmen DPD RI sejak tahun 2016 mendukung RUU TPKS agar segera dibahas dan ditetapkan. Makanya kami turut prihatin dengan penundaan berkali-kali RUU ini di tengah semakin maraknya kriminalitas terhadap perempuan dan anak-anak," kata LaNyalla ketika membuka secara virtual Webinar bertema Urgensi Pengesahan RUU TPKS dalam Menyikapi Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia, Rabu (16/3/2022).
RUU TPKS sebelumnya bernama RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU ini sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2016, namun baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Padahal, RUU ini sebelumnya telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Baca juga: DPR Didorong Segera Sahkan RUU TPKS
"Penetapan RUU TPKS seharusnya sudah ditetapkan sejak tahun 2020. Tetapi DPR RI lebih memilih untuk membahas dan merampungkan RUU Cipta Kerja yang hingga kini sarat dengan perdebatan," ujarnya di sela kunjungan kerja ke Bengkulu.
LaNyalla juga melansir data Komnas Perempuan tentang peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 12 tahun, yakni 2008 sampai 2019, meningkat sebanyak 792%.
Lihat Juga :
