Praktisi Hukum Ingatkan Pentingnya Menjaga Iklim dan Indeks Demokrasi
Rabu, 16 Maret 2022 - 16:09 WIB
loading...
Praktisi Hukum Bintang Hidayanto mengatakan, jika posisi Indeks Demokrasi Indonesia bagus, maka akan membuat dunia internasional segan. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Indeks Demokrasi sangat penting bagi sebuah negara. Selain sebagai angka yang menggambarkan kehidupan demokrasi di sebuah wilayah, indeks demokrasi juga sangat berpengaruh terhadap diplomasi sebuah negara di dunia internasional.
Praktisi Hukum Bintang Hidayanto mengatakan, jika posisi Indeks Demokrasi Indonesia bagus, maka akan membuat dunia internasional segan. Selain itu, sebagai sebuah negara yang besar, dengan kemajemukan dalam ras, bahasa, agama dan wilayah yang luas, keberhasilan demokrasi akan menjadikan Indonesia sebagai center of excellence democracy di dunia.
"Persepsi kemudahan berusaha dan keramahan terhadap investasi umumnya berbanding lurus dengan indeks demokrasi serta indeks rule of law, di mana negara yang menduduki peringkat atas dalam indeks ease of doing business, juga menduduki peringkat pertama dalam indeks demokrasi dan rule of law," kata Bintang Hidayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Baca juga: Tendensi Elitisme Politik yang Berpotensi Terulang
Sebagai seorang praktisi hukum yang dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2019 masuk dalam list Indonesia's top 100 lawyers Asia Business Law Journal, Bintang berpandangan bahwa apabila konstitusi suatu negara bisa dengan mudahnya diubah untuk tujuan politis berupa pemusatan kekuasaan belaka. Hal ini dapat menjadi sinyal bahwa pemerintahan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Selain itu, perjalanan sejarah membuktikan bahwa perubahan konstitusi untuk tujuan pemusatan kekuasaan akan dipandang oleh dunia internasional sebagai tindakan despotis dan mengarahkan pemerintahan suatu negara pada otoritarianisme," katanya.
Sebagai contoh, Bintang memaparkan berdasarkan kajian tiga laporan utama The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020, Indeks Demokrasi Indonesia cenderung menurun. Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir. Kemudian menurut Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan Democracy Report 2021 menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.
Baca juga: Konvensi Rakyat Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo: Upaya Nyata Membangun E-Democracy
"Dengan merosotnya nilai-nilai demokrasi serta persepsi bahwa supremasi hukum tidak dijunjung tinggi suatu negara, maka tentunya akan menimbulkan efek negatif terhadap persepsi kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia," katanya.
Saat ini Indonesia sangat membutuhkan investasi baik dalam negeri maupun asing. Bagi kalangan investor adanya kepastian hukum lebih dibutuhkan dibandingkan dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang belum dijamin konsistensi pelaksanaannya.
"Bangsa Indonesia sudah saatnya secara kolektif mendewasakan diri dalam menghadapi tantangan demokrasi. Permasalahan-permasalahan dalam berdemokrasi adalah proses pembelajaran yang justru menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita sanggup, dan bukan justru malah menyerah," katanya.
Bintang menuturkan, tantangan bangsa Indonesia saat ini bagaimana caranya mewujudkan pemilu yang demokratis yang menjunjung tinggi rule of law. "Apabila kita bisa, maka dunia akan semakin yakin dengan kita. Apabila kita menyerah, maka dunia juga akan menyerah mendukung kita," katanya.
Praktisi Hukum Bintang Hidayanto mengatakan, jika posisi Indeks Demokrasi Indonesia bagus, maka akan membuat dunia internasional segan. Selain itu, sebagai sebuah negara yang besar, dengan kemajemukan dalam ras, bahasa, agama dan wilayah yang luas, keberhasilan demokrasi akan menjadikan Indonesia sebagai center of excellence democracy di dunia.
"Persepsi kemudahan berusaha dan keramahan terhadap investasi umumnya berbanding lurus dengan indeks demokrasi serta indeks rule of law, di mana negara yang menduduki peringkat atas dalam indeks ease of doing business, juga menduduki peringkat pertama dalam indeks demokrasi dan rule of law," kata Bintang Hidayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Baca juga: Tendensi Elitisme Politik yang Berpotensi Terulang
Sebagai seorang praktisi hukum yang dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2019 masuk dalam list Indonesia's top 100 lawyers Asia Business Law Journal, Bintang berpandangan bahwa apabila konstitusi suatu negara bisa dengan mudahnya diubah untuk tujuan politis berupa pemusatan kekuasaan belaka. Hal ini dapat menjadi sinyal bahwa pemerintahan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Selain itu, perjalanan sejarah membuktikan bahwa perubahan konstitusi untuk tujuan pemusatan kekuasaan akan dipandang oleh dunia internasional sebagai tindakan despotis dan mengarahkan pemerintahan suatu negara pada otoritarianisme," katanya.
Sebagai contoh, Bintang memaparkan berdasarkan kajian tiga laporan utama The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020, Indeks Demokrasi Indonesia cenderung menurun. Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir. Kemudian menurut Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan Democracy Report 2021 menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.
Baca juga: Konvensi Rakyat Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo: Upaya Nyata Membangun E-Democracy
"Dengan merosotnya nilai-nilai demokrasi serta persepsi bahwa supremasi hukum tidak dijunjung tinggi suatu negara, maka tentunya akan menimbulkan efek negatif terhadap persepsi kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia," katanya.
Saat ini Indonesia sangat membutuhkan investasi baik dalam negeri maupun asing. Bagi kalangan investor adanya kepastian hukum lebih dibutuhkan dibandingkan dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang belum dijamin konsistensi pelaksanaannya.
"Bangsa Indonesia sudah saatnya secara kolektif mendewasakan diri dalam menghadapi tantangan demokrasi. Permasalahan-permasalahan dalam berdemokrasi adalah proses pembelajaran yang justru menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita sanggup, dan bukan justru malah menyerah," katanya.
Bintang menuturkan, tantangan bangsa Indonesia saat ini bagaimana caranya mewujudkan pemilu yang demokratis yang menjunjung tinggi rule of law. "Apabila kita bisa, maka dunia akan semakin yakin dengan kita. Apabila kita menyerah, maka dunia juga akan menyerah mendukung kita," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
