LGP Nilai Pernyataan Luhut Soal Big Data Rugikan Presiden Jokowi
Selasa, 15 Maret 2022 - 20:46 WIB
loading...
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim 110 juta pengguna media sosial menginginkan Pemilu 2024 ditunda dapat merugikan Presiden Jokowi. Pasalnya perpanjangan masa jabatan Presiden melanggar konstitusi UUD 1945.
Mochtar Mohamad melihat polarisasi perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini sebagai dampak isu penundaan pemilu dan faktor ekor jas terhadap pemilu legislatif, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Menurutnya, tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai pada 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju mencalonkan presiden. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
"Maka isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 akan merugikan kandidat dan partainya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, jika mencermati pergerakan partai oposisi, seperti Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi) dengan total 104 kursi, kedua partai ini belum cukup tiket untuk mengusung 115 kursi presidential threshold dan butuh 1 partai menarik dari koalisi pemerintah.
Mochtar Mohamad melihat polarisasi perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini sebagai dampak isu penundaan pemilu dan faktor ekor jas terhadap pemilu legislatif, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Menurutnya, tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai pada 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju mencalonkan presiden. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
"Maka isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 akan merugikan kandidat dan partainya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, jika mencermati pergerakan partai oposisi, seperti Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi) dengan total 104 kursi, kedua partai ini belum cukup tiket untuk mengusung 115 kursi presidential threshold dan butuh 1 partai menarik dari koalisi pemerintah.
Lihat Juga :
