LGP Nilai Pernyataan Luhut Soal Big Data Rugikan Presiden Jokowi
loading...
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim 110 juta pengguna media sosial menginginkan Pemilu 2024 ditunda dapat merugikan Presiden Jokowi. Pasalnya perpanjangan masa jabatan Presiden melanggar konstitusi UUD 1945.
Mochtar Mohamad melihat polarisasi perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini sebagai dampak isu penundaan pemilu dan faktor ekor jas terhadap pemilu legislatif, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Menurutnya, tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai pada 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju mencalonkan presiden. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
"Maka isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 akan merugikan kandidat dan partainya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, jika mencermati pergerakan partai oposisi, seperti Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi) dengan total 104 kursi, kedua partai ini belum cukup tiket untuk mengusung 115 kursi presidential threshold dan butuh 1 partai menarik dari koalisi pemerintah.
"Nampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Jokowi dan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet Mas Ganjar Pranowo," ujarnya.
Dalam situasi seperti ini, lanjut Mochtar, partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parliamentary threshold 4%. "Jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parliamentary threshold," katanya.
Ia melanjutkan, beberapa ketua umum partai yang lemah elektabilitasnya memaksakan diri untuk maju, akan berdampak pada elektabilitas partainya dan terancam tidak lolos parliamentary threshold 4%.
Baca juga: Puan Lawan Klaim Luhut soal Penundaan Pemilu 2024: Kami Punya Big Data Sendiri
Membaca data hasil survei SMRC 8-10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 dengan margin error 2,8%, partisipasi pemilih terpotret lewat survei SMRC 79,9%, yang ragu-ragu atau belum menentukan pilihan atau tidak berpartisipasi 20,1%.
Apabila Pilpres dilaksanakan pada saat survei (8-10 Februari 2022), dari 79,9% Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, dengan rincian, Ganjar Pranowo 34,7%, Anies Baswedan 23,3%, Prabowo Subianto 21,9%, dan yang belum menentukan pilihan 20,1%.
Menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang analisa big data, Mochtar menilai, Luhut belum mengerti kehendak rakyat tentang Pemilu 14 Februari 2024.
"Kalau berdasarkan analisa big data, masyarakat tahu big data yang dipakai sumbernya adalah sosial media. Di era digital ini, semua sosial media dapat diiklankan seperti dengan google ads untuk memperbanyak jumlah tayangan, begitu juga Instagram dan Facebook dapat diiklankan untuk menjangkau penonton lebih banyak dan luas. Sehingga pernyataan tersebut dapat merugikan Pemerintahan Jokowi," katanya.
Mochtar Mohamad melihat polarisasi perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini sebagai dampak isu penundaan pemilu dan faktor ekor jas terhadap pemilu legislatif, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Menurutnya, tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai pada 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju mencalonkan presiden. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
"Maka isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 akan merugikan kandidat dan partainya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, jika mencermati pergerakan partai oposisi, seperti Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi) dengan total 104 kursi, kedua partai ini belum cukup tiket untuk mengusung 115 kursi presidential threshold dan butuh 1 partai menarik dari koalisi pemerintah.
"Nampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Jokowi dan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet Mas Ganjar Pranowo," ujarnya.
Dalam situasi seperti ini, lanjut Mochtar, partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parliamentary threshold 4%. "Jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parliamentary threshold," katanya.
Ia melanjutkan, beberapa ketua umum partai yang lemah elektabilitasnya memaksakan diri untuk maju, akan berdampak pada elektabilitas partainya dan terancam tidak lolos parliamentary threshold 4%.
Baca juga: Puan Lawan Klaim Luhut soal Penundaan Pemilu 2024: Kami Punya Big Data Sendiri
Membaca data hasil survei SMRC 8-10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 dengan margin error 2,8%, partisipasi pemilih terpotret lewat survei SMRC 79,9%, yang ragu-ragu atau belum menentukan pilihan atau tidak berpartisipasi 20,1%.
Apabila Pilpres dilaksanakan pada saat survei (8-10 Februari 2022), dari 79,9% Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, dengan rincian, Ganjar Pranowo 34,7%, Anies Baswedan 23,3%, Prabowo Subianto 21,9%, dan yang belum menentukan pilihan 20,1%.
Menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang analisa big data, Mochtar menilai, Luhut belum mengerti kehendak rakyat tentang Pemilu 14 Februari 2024.
"Kalau berdasarkan analisa big data, masyarakat tahu big data yang dipakai sumbernya adalah sosial media. Di era digital ini, semua sosial media dapat diiklankan seperti dengan google ads untuk memperbanyak jumlah tayangan, begitu juga Instagram dan Facebook dapat diiklankan untuk menjangkau penonton lebih banyak dan luas. Sehingga pernyataan tersebut dapat merugikan Pemerintahan Jokowi," katanya.
(abd)
Explore More