Jokowi ke Gubernur soal IKN Nusantara: Bukan Berarti Kita Tinggalkan Jakarta

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait sejumlah isu, yakni pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), penanganan Covid-19, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jokowi menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan IKN ke Nusantara. Menurutnya, hal itu dilakukan bukan karena pemerintah ingin meninggalkan DKI Jakarta.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB (produk domestik bruto) ekonomi 58% ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujar Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI kepada para gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3/2022).



Jokowi menyampaikan dengan dibangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” jelasnya.

Terkait penanganan Covid-19, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. “Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” tutur Jokowi.

Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. Karena vaksin dosis ke-3 atau booster adalah penguat imunitas.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan arahannya terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, akibat situasi global yang tidak menentu terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita. “Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” terang Presiden.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.

“Dalam penganggaran di APBD bapak/ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.