Pengamat Militer: Indonesia Harusnya Abstain Soal Resolusi PBB Terkait Rusia-Ukraina
Kamis, 10 Maret 2022 - 13:43 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Perang Rusia Vs Ukraina, Indonesia Harus Siapkan Skenario Atasi Dampak Ekonomi
"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain, siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia-Rusia, bagaimana kepentingannya," tukasnya.
Connie menilai jika Indonesia sejauh ini hanya belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, sehingga tinggal menunggu waktu saja. "Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya," ujarnya.
Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, kata Connie, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.
"Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi," tegasnya.
"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain, siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia-Rusia, bagaimana kepentingannya," tukasnya.
Connie menilai jika Indonesia sejauh ini hanya belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, sehingga tinggal menunggu waktu saja. "Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya," ujarnya.
Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, kata Connie, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.
"Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi," tegasnya.
Lihat Juga :
