Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pengamat Militer: Indonesia Harusnya Abstain Soal Resolusi PBB Terkait Rusia-Ukraina
loading...
Pemerintah Indonesia semestinya terus mengedepankan politik bebas aktif terkait dengan konflik Rusia versus Ukraina. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia semestinya terus mengedepankan politik bebas aktif terkait dengan konflik Rusia versus Ukraina. Sehingga, Indonesia semestinya memilih abstain ketimbang bersuara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukraina.
Hal ini disampaikan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam Gelora Talk yang bertajuk "Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?" yang digelar pada Rabu, 9 Maret 2022.
Menurutnya, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.
"Sebab, di mata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja," kata Connie dikutip melalui keterangan pers, Kamis (10/3/2022).
Connie menilai, berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan 'gila'. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.
"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain, siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia-Rusia, bagaimana kepentingannya," tukasnya.
Connie menilai jika Indonesia sejauh ini hanya belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, sehingga tinggal menunggu waktu saja. "Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya," ujarnya.
Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, kata Connie, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.
Hal ini disampaikan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam Gelora Talk yang bertajuk "Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?" yang digelar pada Rabu, 9 Maret 2022.
Menurutnya, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.
"Sebab, di mata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja," kata Connie dikutip melalui keterangan pers, Kamis (10/3/2022).
Connie menilai, berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan 'gila'. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.
"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain, siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia-Rusia, bagaimana kepentingannya," tukasnya.
Connie menilai jika Indonesia sejauh ini hanya belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, sehingga tinggal menunggu waktu saja. "Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya," ujarnya.
Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, kata Connie, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.
Explore More