Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jimly Asshiddiqie: Ini Isu Main-main Saja
Kamis, 10 Maret 2022 - 12:40 WIB
loading...
Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyebut pembahasan penundaan Pemilu 2024 di tingkat legislatif mustahil terjadi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyebut pembahasan penundaan Pemilu 2024 di tingkat legislatif mustahil terjadi. Menurutnya, revisi undang-undang maupun perpanjangan masa jabatan pemerintah hanyalah permainan isu elite politik.
"Logika akal sehat di bidang hukum di seluruh dunia, jika pertandingan (pemilu) sudah dimulai, aturan pertandingan tidak mungkin akan diubah saat itu juga," kata Jimly dalam webinar diskusi publik via daring Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang disiarkan melalui YouTube, Kamis (10/3/2022).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan, baik pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati hal-hal prinsip pemilu serentak. Jimly menegaskan kesepakatan yang sudah ditetapkan seperti awal pelaksanaan tahapan pemilu pada 1 Agustus 2022.
"Jika diajukan perubahan peraturan pelaksanaan pemilu sebelum 1 Agustus 2022 ke pengadilan, secara hukum tidak mengikat untuk Pemilu 2024. Karena yang berlaku peraturan yang sekarang (UU Pemilu No 7 Tahun 2017)," kata Jimly.
"Logika akal sehat di bidang hukum di seluruh dunia, jika pertandingan (pemilu) sudah dimulai, aturan pertandingan tidak mungkin akan diubah saat itu juga," kata Jimly dalam webinar diskusi publik via daring Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang disiarkan melalui YouTube, Kamis (10/3/2022).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan, baik pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati hal-hal prinsip pemilu serentak. Jimly menegaskan kesepakatan yang sudah ditetapkan seperti awal pelaksanaan tahapan pemilu pada 1 Agustus 2022.
"Jika diajukan perubahan peraturan pelaksanaan pemilu sebelum 1 Agustus 2022 ke pengadilan, secara hukum tidak mengikat untuk Pemilu 2024. Karena yang berlaku peraturan yang sekarang (UU Pemilu No 7 Tahun 2017)," kata Jimly.
Lihat Juga :
