Pengamat: PKB sebagai Green Party Harusnya Protes Kerja Sama PBNU dan Korporasi Sawit
loading...
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis Fadli Harahab, mengatakan, sebagai green party PKB seharusnya protes kerja sama PBNU dengan korporasi sawit. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah lama mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau atau Green Party harusnya bersuara keras terkait kerja sama PBNU dengan Korporasi Sawit. Ini momentum untuk menunjukkan kepedulian PKB terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan sawit seperti kebakaran hutan.
Selain itu, kongsi PBNU dan Korporasi Sawit juga akan menjadi kendala upaya pemulihan lahan gambut. PKB yang punya irisan dengan NU paling tepat untuk menjadi kekuatan politik yang bisa mengoreksi ketika PBNU dianggap kurang pas dalam langkah kerjasama dengan pihak lain yang punya pitensi berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
”Terlepas PBNU punya argumentasi bahwa kerja sama itu tetap memperhatikan ekosistem perkebunan sawit berkelanjutan, tetapi nyatanya bahwa selama ini mayoritas persoalan yang timbul di kalangan rakyat justru karena berhadapan dengan korporasi sawit,” ujar Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadli Harahab, Senin (7/3/2022).
Penyerobotan lahan, konflik agraria, dan persoalan yang timbul selama ini menunjukkan korporasi sawit adalah persoalan, baik kaitannya dengan ketidakadilan terhadap rakyat maupun terkait dengan kerusakan lingkungan. Jauh lebih tepat ketika PBNU fokus pada upaya untul pemulihan lahan gambut pemulihan hutan alami melalui program penghijauan daripada berkongsi dengan korporasi sawit yang justru akan banyak mudaratnya.
”Ini momentum politik PKB bersuara menunjukkan keberpihakannya sebagai Partai Hijau yang peduli pada lingkungan dan keberpihakannya pada rakyat kecil yang selama ini menjadi korban penyerobotan lahan oleh korporasi sawit seperti terjadi di beberapa daerah,” katanya.
Seperti diketahui, PBNU bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meneken nota kesepahaman (MoU) terkait akselerasi dan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat.
Penandatanganan MoU antara PBNU, BPDPKS, dan Gapki tersebut, kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, merupakan salah satu jalan kontribusi NU dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pengelolaan sawit sebagai salah satu komoditi pertanian terbesar Indonesia.
Selain itu, kongsi PBNU dan Korporasi Sawit juga akan menjadi kendala upaya pemulihan lahan gambut. PKB yang punya irisan dengan NU paling tepat untuk menjadi kekuatan politik yang bisa mengoreksi ketika PBNU dianggap kurang pas dalam langkah kerjasama dengan pihak lain yang punya pitensi berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
”Terlepas PBNU punya argumentasi bahwa kerja sama itu tetap memperhatikan ekosistem perkebunan sawit berkelanjutan, tetapi nyatanya bahwa selama ini mayoritas persoalan yang timbul di kalangan rakyat justru karena berhadapan dengan korporasi sawit,” ujar Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadli Harahab, Senin (7/3/2022).
Penyerobotan lahan, konflik agraria, dan persoalan yang timbul selama ini menunjukkan korporasi sawit adalah persoalan, baik kaitannya dengan ketidakadilan terhadap rakyat maupun terkait dengan kerusakan lingkungan. Jauh lebih tepat ketika PBNU fokus pada upaya untul pemulihan lahan gambut pemulihan hutan alami melalui program penghijauan daripada berkongsi dengan korporasi sawit yang justru akan banyak mudaratnya.
”Ini momentum politik PKB bersuara menunjukkan keberpihakannya sebagai Partai Hijau yang peduli pada lingkungan dan keberpihakannya pada rakyat kecil yang selama ini menjadi korban penyerobotan lahan oleh korporasi sawit seperti terjadi di beberapa daerah,” katanya.
Seperti diketahui, PBNU bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meneken nota kesepahaman (MoU) terkait akselerasi dan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat.
Penandatanganan MoU antara PBNU, BPDPKS, dan Gapki tersebut, kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, merupakan salah satu jalan kontribusi NU dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pengelolaan sawit sebagai salah satu komoditi pertanian terbesar Indonesia.
Lihat Juga :
(cip)
