DPR Fokus Awasi Pilkada, Haji, dan Anggaran COVID-19
Senin, 15 Juni 2020 - 16:15 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2019–2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020). FOTO/SINDOnews/RICO AFRIDO SUMANJUNTAK
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Dewan akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020 . Setiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan COVID-19.
"Pemerintah dan pihak penyelenggara agar dapat mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020," kata Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2019–2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Dia melanjutkan, DPR melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji 2020. Puan meminta agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut. "Pada masa sidang ini, DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap enam calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia," katanya.(Baca juga: DPR Pastikan Kebijakan Fiskal 2021 Lebih Efektif )
Lebih lanjut Puan mengatakan, pada masa sidang IV ini, bertepatan dengan pemerintah sedang mempersiapkan penanganan COVID-19 untuk memasuki tahapan New Normal. Dia meminta dalam memasuki tahapan new normal, pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya, sudah tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Dan saat ini pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19, padahal pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan, DPR memiliki komitmen tinggi untuk ikut bergotong-royong bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. (Baca juga: Ini Daftar RUU yang Bakal Lanjut Dibahas DPR )
"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB. Keberhasilan dalam menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan dari gotong-royong kita, bangsa Indonesia," katanya.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, pada masa sidang IV ini, akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja, khususnya dalam penanganan dampak COVID-19 di berbagai bidang dan sektor.
Puan mengatakan, DPR melalui Timwas Penanggulangan Bencana COVID-19, DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan virus corona, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian atau lembaga terkait.
"Fungsi pengawasan DPR juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya," katanya.
"Pemerintah dan pihak penyelenggara agar dapat mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020," kata Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2019–2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Dia melanjutkan, DPR melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji 2020. Puan meminta agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut. "Pada masa sidang ini, DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap enam calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia," katanya.(Baca juga: DPR Pastikan Kebijakan Fiskal 2021 Lebih Efektif )
Lebih lanjut Puan mengatakan, pada masa sidang IV ini, bertepatan dengan pemerintah sedang mempersiapkan penanganan COVID-19 untuk memasuki tahapan New Normal. Dia meminta dalam memasuki tahapan new normal, pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya, sudah tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Dan saat ini pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19, padahal pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan, DPR memiliki komitmen tinggi untuk ikut bergotong-royong bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. (Baca juga: Ini Daftar RUU yang Bakal Lanjut Dibahas DPR )
"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB. Keberhasilan dalam menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan dari gotong-royong kita, bangsa Indonesia," katanya.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, pada masa sidang IV ini, akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja, khususnya dalam penanganan dampak COVID-19 di berbagai bidang dan sektor.
Puan mengatakan, DPR melalui Timwas Penanggulangan Bencana COVID-19, DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan virus corona, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian atau lembaga terkait.
"Fungsi pengawasan DPR juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
