Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Tak Berdasar
Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:50 WIB
loading...
Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad menilai wacana penundaan Pemilu 2024 tidak berdasar. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana penundaan Pemilu 2024 dinilai tidak berdasar. Wacana itu dikritik oleh Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad.
“Wacana penundaan pemilu itu tidak berdasar. Selain melanggar konstitusi, juga bertentangan dengan aspirasi publik," kata Saidiman kepada MPI, Jumat (4/3/2022).
Dia juga menilai di kalangan partai besar, wacana penundaan pemilu itu tidak memiliki daya tarik. Karena jika itu terjadi, ada demokrasi dan hak publik yang terabaikan.
Baca juga: Kegaduhan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu Digaungkan Kelompok Kecil
"Di tingkat massa, penundaan pemilu tidak populer. Kalau itu dipaksakan, maka publik akan semakin terpinggirkan dalam proses demokrasi kita. Ini tidak sehat," ujarnya.
Menurut dia, partai politik serta para elite yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 itu menginginkan perpanjangan masa kekuasaan tanpa melibatkan aspirasi publik.
"Ya untuk elite-elite yang menyuarakan itu. Mereka ingin memperpanjang kekuasaan tanpa melibatkan aspirasi publik," ungkapnya.
“Wacana penundaan pemilu itu tidak berdasar. Selain melanggar konstitusi, juga bertentangan dengan aspirasi publik," kata Saidiman kepada MPI, Jumat (4/3/2022).
Dia juga menilai di kalangan partai besar, wacana penundaan pemilu itu tidak memiliki daya tarik. Karena jika itu terjadi, ada demokrasi dan hak publik yang terabaikan.
Baca juga: Kegaduhan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu Digaungkan Kelompok Kecil
"Di tingkat massa, penundaan pemilu tidak populer. Kalau itu dipaksakan, maka publik akan semakin terpinggirkan dalam proses demokrasi kita. Ini tidak sehat," ujarnya.
Menurut dia, partai politik serta para elite yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 itu menginginkan perpanjangan masa kekuasaan tanpa melibatkan aspirasi publik.
"Ya untuk elite-elite yang menyuarakan itu. Mereka ingin memperpanjang kekuasaan tanpa melibatkan aspirasi publik," ungkapnya.
(rca)
Lihat Juga :
