Jokowi Dinilai Lambat Tolak Penundaan Pemilu, Indikasi Ada Komunikasi Terputus
Jum'at, 04 Maret 2022 - 07:07 WIB
loading...
A
A
A
"Dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik. Dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," ungkap Khoirul Umam.
Hal ini kata dia, menandakan ada kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa.
"Besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran Presiden ini ingin menjaga jarak dengan PDIP, dan mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden," jelas dosen Universitas Paramadina tersebut.
Untuk itu menurutnya, PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan. Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.
"Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan pemilu ini. Di mana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," pungkas Khoirul Umam.
Hal ini kata dia, menandakan ada kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa.
"Besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran Presiden ini ingin menjaga jarak dengan PDIP, dan mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden," jelas dosen Universitas Paramadina tersebut.
Untuk itu menurutnya, PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan. Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.
"Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan pemilu ini. Di mana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," pungkas Khoirul Umam.
(maf)
Lihat Juga :
