Jokowi Minta WAG TNI Polri Didisiplinkan, Ini Kata Kompolnas
Rabu, 02 Maret 2022 - 12:47 WIB
loading...
Anggota Kompolnas Poengky Indarti mendukung teguran Presiden Joko Widodo terhadap Polri TNI serta keluarganya untuk menjaga sikap dalam perbincangan di aplikasi pesan singkat. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Kompolnas Poengky Indarti mendukung teguran Presiden Joko Widodo terhadap TNI Polri serta keluarganya untuk menjaga sikap dalam perbincangan di aplikasi pesan singkat. Presiden Jokowi di acara Rapim TNI Polri meminta agar WhatsApp Grup (WAG) didisiplinkan.
"Peringatan presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik, dan harus menjunjung tinggi UUD serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga tidak boleh terpecah belah," kata Poengky, Rabu (3/2/2022).
Menurutnya, kedewasaan dalam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di Indonesia harus diakui masih dalam tahap perkembangan. Hal tersebut belum sebanding dengan canggihnya peralatan komunikasi dan banyaknya kemudahan akses media sosial.
"Apalagi Indonesia mengalami masa-masa pembungkaman di zaman Orde Baru. Hal ini berdampak pada masih belum menghargainya kebebasan orang lain untuk berpendapat berbeda, sehingga rentan terpecah belah," kata Poengky.
Di masyarakat sendiri sering terlihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Kompolnas tidak menginginkan perbedaan pendapat memecah belah dalam tubuh Polri dan TNI.
"Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," katanya.
Baca juga: Jokowi Ingatkan TNI-Polri Terkait Group WA, KSAD Dudung: Loyalitas Kita Tegak Lurus
Ia menyebutkan setiap anggota masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat bukan tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut berbatasan dengan kebebasan orang lain. "Sedangkan untuk aparat negara, khususnya TNI dan Polri, mereka harus taat pada perintah pimpinan. Jika melanggar, pasti ada hukumannya," kata Poengky.
Terkait peringatan dari Presiden Jokowi agar keluarga TNI dan Polri tidak mengundang penceramah yang radikal, Kompolnas juga memiliki sikap yang sama. "Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus selektif memilih penceramah dan narasumber agar tidak disusupi kelompok-kelompok radikal dan anti Pancasila. Harus diingat penjaga NKRI adalah TNI dan Polri. Jangan sampai personel TNI dan Polri teracuni pikiran dan tindakannya karena pengaruh kelompok-kelompok tersebut," katanya.
"Peringatan presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik, dan harus menjunjung tinggi UUD serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga tidak boleh terpecah belah," kata Poengky, Rabu (3/2/2022).
Menurutnya, kedewasaan dalam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di Indonesia harus diakui masih dalam tahap perkembangan. Hal tersebut belum sebanding dengan canggihnya peralatan komunikasi dan banyaknya kemudahan akses media sosial.
"Apalagi Indonesia mengalami masa-masa pembungkaman di zaman Orde Baru. Hal ini berdampak pada masih belum menghargainya kebebasan orang lain untuk berpendapat berbeda, sehingga rentan terpecah belah," kata Poengky.
Di masyarakat sendiri sering terlihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Kompolnas tidak menginginkan perbedaan pendapat memecah belah dalam tubuh Polri dan TNI.
"Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," katanya.
Baca juga: Jokowi Ingatkan TNI-Polri Terkait Group WA, KSAD Dudung: Loyalitas Kita Tegak Lurus
Ia menyebutkan setiap anggota masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat bukan tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut berbatasan dengan kebebasan orang lain. "Sedangkan untuk aparat negara, khususnya TNI dan Polri, mereka harus taat pada perintah pimpinan. Jika melanggar, pasti ada hukumannya," kata Poengky.
Terkait peringatan dari Presiden Jokowi agar keluarga TNI dan Polri tidak mengundang penceramah yang radikal, Kompolnas juga memiliki sikap yang sama. "Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus selektif memilih penceramah dan narasumber agar tidak disusupi kelompok-kelompok radikal dan anti Pancasila. Harus diingat penjaga NKRI adalah TNI dan Polri. Jangan sampai personel TNI dan Polri teracuni pikiran dan tindakannya karena pengaruh kelompok-kelompok tersebut," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
