Pengamat Sebut Sikap PDIP Tolak Penundaan Pemilu 2024 Patut Dicontoh

JAKARTA - Usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi polemik di publik, hal tersebut membuat banyak kecurigaan terhadap Publik.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, wacana penundaan Pemilu yang digulirkan itu dinilai mengada-ada dan terkesan dibuat-buat. "Kalau menurut saya itu wacana yang mengada-ada. Itu wacana penbegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Selasa (1/3/2022).

Ujang menilai, alasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya bukan merupakan aspirasi rakyat. Apalagi ada yang mengatakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor ekonomi atau atau marak bencana.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Langgar Konstitusi

"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi dan tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," imbuhnya.

Ujang pun mengingatkan pemerintah dan DPR dan penyelenggara pemilu sudah melaunching hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari pemilu pun segera dilaksanakan oleh KPU. "Jadi sesungguhnya ucapan penundaan pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," ujarnya.

Baca juga: Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Jangan Rampas Hak Konstitusional Rakyat

Ujang kembali menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan berdemokrasi Indonesia karena di dalam konstitusi jelas bahwa hak sebagai presiden dibatasi hanya dua periode saja. "Mereka sengaja mencari alasan dan pembenaran ingin memundurkan pemilu yang artinya ingin merevisi atau mengamandemen konstitusi," tegasnya.

Dirinya pun mengingatkan kepada Jokowi jangan terjebak oleh wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu. Pasalnya, jika masa jabatan presiden diperpanjang makan rawan akan digugat oleh rakyat. "Saya membacanya ada dua kemungkinan. Kelompok yang ingin memperpanjang masa jabatan dan ada yang tidak," ucapnya.

Berbanding dengan sikap Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ujang pun memuji sikap partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri tersebut. ”Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama dalam pemerintahan ini, " tegasnya.

Ujang menilai, sikap PDIP tersebut sangat konsisten dalam menjaga Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP tersebut seharusnya yang harus diikuti oleh partai politik lainnya. "PDIP konsisten menjaga demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tidak mau mengamandemen ataupun memundurkan pemilu," ucapnya.