Perludem: Pengisian Pj Kepala Daerah Harus Perhatikan Aspirasi Masyarakat
Jum'at, 25 Februari 2022 - 17:25 WIB
loading...
A
A
A
Ia mengingatkan, kepemimpinan Pj kepala daerah berlangsung di tengah proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Apabila muncul kecurigaan adanya kepentingan tersembunyi yang dibawa penjabat yang ditunjuk, maka bisa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas daerah maupun kondusivitas penyelenggaraan pemilu.
"Pemerintah perlu menempatkan penjabat yang kredibel, kompeten, dan bisa cepat beradaptasi dengan birokrasi daerah. Serta sosok yang mampu diterima dengan baik oleh para elemen masyarakat di daerah. Dengan demikian pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah tidak akan terganggu hingga dengan terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada 2024," katanya.
Baca juga: Mendagri Ungkap Pj Kepala Daerah Dilarang Melakukan 4 Hal Ini, Salah Satunya Mutasi
Untuk menghindari kontroversi dan spekulasi di masyarakat, semestinya pengisian Pj kepala daerah tidak diangkat dari personel aktif TNI/Polri. Sebab hal itu bisa memicu perdebatan di tengah masyarakat yang justru bisa mengganggu kinerja sebagai penjabat kepala daerah.
"Pemerintah perlu menempatkan penjabat yang kredibel, kompeten, dan bisa cepat beradaptasi dengan birokrasi daerah. Serta sosok yang mampu diterima dengan baik oleh para elemen masyarakat di daerah. Dengan demikian pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah tidak akan terganggu hingga dengan terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada 2024," katanya.
Baca juga: Mendagri Ungkap Pj Kepala Daerah Dilarang Melakukan 4 Hal Ini, Salah Satunya Mutasi
Untuk menghindari kontroversi dan spekulasi di masyarakat, semestinya pengisian Pj kepala daerah tidak diangkat dari personel aktif TNI/Polri. Sebab hal itu bisa memicu perdebatan di tengah masyarakat yang justru bisa mengganggu kinerja sebagai penjabat kepala daerah.
(abd)
Lihat Juga :
