Cak Imin Minta Pemilu Ditunda 2 Tahun, Sekjen Partai Perindo: Tidak Mungkin, Presiden Tak Tertarik 3 Periode
loading...
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menyoroti pernyataan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan Pemilu 2024 untuk ditunda 1-2 tahun lagi. FOTO/MPI/FAISAL RAHMAN
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Ahmad Rofiq menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan Pemilu 2024 untuk ditunda 1-2 tahun lagi.
Rofiq menilai Pemilu 2024 tidak bisa ditunda, karena dalam pertemuan partai politik nonparlemen dengan Presiden Joko Widodo, Kepala Negara menyampaikan tidak tertarik untuk memperpanjang jabatan hingga 3 periode.
"Statement Cak Imin ini menjadi tidak mungkin terjadi, karena pada saat Presiden bertemu dengan partai nonparlemen, waktu itu saya ikut hadir langsung dan mendengar statement Presiden dengan tegas menyatakan sama sekali tidak tertarik untuk memperpanjang jabatannya atau menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Mungkin ini maunya Cak Imin saja," kata Rofiq, Kamis (24/2/2022).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021) lalu.
Menurut Rofiq, sikap Jokowi menolak untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, tentu bijaksana sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024.
"Saya rasa ketegasan Pak Jokowi untuk menolak penambahan periodesasi dan masa jabatan adalah sangat bijaksana. Beliau tidak mau memberi contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Ini menunjukkan Presiden adalah Demokrat sejati," ujar Rofiq.
Baca juga: Parpol Nonparlemen Siap Bentuk Koalisi, Perindo: Punya Daya Tawar Tinggi dalam Pencapresan 2024
Sebelumnya, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi. Ya setahunlah, dua tahun maksimal," ujar Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Rofiq menilai Pemilu 2024 tidak bisa ditunda, karena dalam pertemuan partai politik nonparlemen dengan Presiden Joko Widodo, Kepala Negara menyampaikan tidak tertarik untuk memperpanjang jabatan hingga 3 periode.
"Statement Cak Imin ini menjadi tidak mungkin terjadi, karena pada saat Presiden bertemu dengan partai nonparlemen, waktu itu saya ikut hadir langsung dan mendengar statement Presiden dengan tegas menyatakan sama sekali tidak tertarik untuk memperpanjang jabatannya atau menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Mungkin ini maunya Cak Imin saja," kata Rofiq, Kamis (24/2/2022).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021) lalu.
Menurut Rofiq, sikap Jokowi menolak untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, tentu bijaksana sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024.
"Saya rasa ketegasan Pak Jokowi untuk menolak penambahan periodesasi dan masa jabatan adalah sangat bijaksana. Beliau tidak mau memberi contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Ini menunjukkan Presiden adalah Demokrat sejati," ujar Rofiq.
Baca juga: Parpol Nonparlemen Siap Bentuk Koalisi, Perindo: Punya Daya Tawar Tinggi dalam Pencapresan 2024
Sebelumnya, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi. Ya setahunlah, dua tahun maksimal," ujar Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
(abd)
Lihat Juga :
