Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Cetak Sawah di Kalteng

"Proyek itu menyedot APBN sekitar Rp1,6 triliun dan gagal total menjadi lumbung pangan. Bahkan justru wilayahnya telah berganti menjadi perkebunan sawit hingga saat ini," tuturnya.

Kedua, koalisi ini menilai usaha mencetak sawah di lahan gambut akan merusak alam. Nantinya, yang merasakan akibatnya masyarakat sekitarnya. Model pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam telah mengakibatkan konsekuensi serius terhadap keberlanjutan bumi dan manusia.

"Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan sangat penting bagi keseimbangan iklim. Perlu adanya perlindungan biodiversitas lahan basah bahkan untuk menghindari sumber penyakit zoonosis yang berasal dari pengrusakan alam," tegas Dimas.

Alasan ketiga, pemerintah seharusnya mengembalikan urusan pangan kepada petani dengan memberikan hak atas tanah. Dimas memaparkan, sebaiknya melakukan diversifikasi dan mengembangkan pangan lokal. Caranya melakukan intensifikasi lahan-lahan yang cocok atau memanfaatkan lahan eks hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Koalisi mendesak pemerintah menghentikan penggusuran terhadap lahan-lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur, investasi tambang, dan perkebunan sawit.

"Selama ini kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kini, saatnya sistem pertanian dan pangan dikembalikan kepada petani sebagai soko guru di negeri agraris ini," pungkas Dimas.