Restitusi Korban Pemerkosaan Herry Wirawan Ditanggung Negara, Kemenkumham: Nggak Bisa
Rabu, 23 Februari 2022 - 15:45 WIB
loading...
Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santri, Herry Wirawan divonis hukuman seumur hidup di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 15 Februari 2022. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Putusan hakim terhadap terdakwa pemerkosa belasan santriwati, Herry Wirawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 15 Februari 2022 memerintahkan bahwa restitusi atau ganti rugi terhadap korban dibayarkan oleh negara. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Terkait putusan ini, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Menkumham, Dhahana Putra menjelaskan, secara konstruksi hukum nasional, yang di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, ada penegasan restitusi dan kompensasi.
"Restitusi ganti kerugian yang diberikan pelaku untuk korban. Jadi beda dengan kompensasi, ganti kerugian yang diberikan oleh negara ke anak karena si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korbannya sendiri," kata Dhahana dalam diskusi yang bertajuk "Restitusi vs Kompensasi bagi Korban Kekerasan Seksual" di Pulau Dua Resto Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Dhahana melanjutkan, berdasarkan putusan PN Bandung tersebut, restitusi dibebankan kepada Kemen PPPA. Sementara, dari segi kewenangannya yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 65 tahun 2020 tentang Kementerian PPA, tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan pemberian ganti rugi atau restitusi. Apalagi, konstruksi anggaran pemerintah itu money follow program.
Terkait putusan ini, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Menkumham, Dhahana Putra menjelaskan, secara konstruksi hukum nasional, yang di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, ada penegasan restitusi dan kompensasi.
"Restitusi ganti kerugian yang diberikan pelaku untuk korban. Jadi beda dengan kompensasi, ganti kerugian yang diberikan oleh negara ke anak karena si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korbannya sendiri," kata Dhahana dalam diskusi yang bertajuk "Restitusi vs Kompensasi bagi Korban Kekerasan Seksual" di Pulau Dua Resto Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Dhahana melanjutkan, berdasarkan putusan PN Bandung tersebut, restitusi dibebankan kepada Kemen PPPA. Sementara, dari segi kewenangannya yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 65 tahun 2020 tentang Kementerian PPA, tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan pemberian ganti rugi atau restitusi. Apalagi, konstruksi anggaran pemerintah itu money follow program.
Lihat Juga :
