Kebut RUU TPKS, Pemerintah-DPR Gelar Raker Mulai Besok Meski Reses

JAKARTA - Pemerintah dan DPR mengejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( RUU TPKS ) pada pertengahan Maret 2022.

Meski sudah memasuki masa reses, DPR dan pemerintah tetap akan menggelar rapat kerja dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS mulai Rabu, 23 Februari 2022 besok. Terkait agenda tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah merilis izin prinsip RUU TPKS dibahas pada masa reses.



Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej berharap pembahasan DIM tuntas besok dan langsung mendapat persetujuan tingkat pertama.



“Target kita, RUU ini bisa disahkan pada masa persidangan IV pertengahan Maret 2022,” kata Eddy -sapaan Edward, Selasa (22/2/2022).

DIM RUU TPKS dari pemerintah terdiri atas 588 poin. Ini adalah hasil pembahasan maraton Gugus Tugas lintas kementerian dan lembaga yang dibentuk pemerintah sejak tahun lalu.

Berikut perjalanan RUU TPKS versi Eddy Hiariej:

• Mei 2021: Kepala Staf Presiden Moeldoko membentuk Gugus Tugas Pemerintah untuk RUU TPKS yang diketuai Eddy Hiariej.
• Mei-Desember 2021: Gugus Tugas sudah enam kali konsinyering RUU TPKS dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
• 18 Januari 2022: Parlemen menetapkan RUU TPSK sebagai inisiatif DPR.
• 26 Januari 2022: Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan surat mengenai RUU TPKS kepada Pemerintah beserta naskah akademik
• 27 Januari 2022: Pemerintah menagih draf RUU TPKS kepada DPR
• 28 Januari 2022: DPR menyerahkan draf RUU TPKS
• 31 Januari-2 Februari 2022: Gugus Tugas membahas DIM RUU TPKS
• 3 Februari – 10 Februari 2022: Penyelarasan redaksional dan reposisi
• 10 Februari 2022: Menteri Sosial Tri Rismaharini memaraf DIM RUU TPKS
• 11 Februari 2022 pagi: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaraf DIM RUU TPKS di Kantor Sekretariat Negara
• 11 Februari 2022 siang: Surat Presiden dan DIM RUU TPKS dari pemerintah diantar ke DPR dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad
• 23 Februari 2022: Pemerintah dan DPR memulai raker pembahasan DIM RUU TPKS
• 2 Maret 2022: Target pembahasan DIM RUU TPKS tuntas
• Minggu Ketiga Maret 2022: RUU TPKS disahkan menjadi UU.