Pemda Harus Jemput Bola dan Door to Door Tingkatkan Vaksinasi

Senin, 21 Februari 2022 - 14:08 WIB
loading...
Pemda Harus Jemput Bola...
Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19. Foto/Dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah daerah ( pemda ) diminta untuk terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19. Tujuannya, agar vaksin Covid-19 tidak menumpuk dan menghindari kedaluwarsa.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menilai tata kelola vaksin harus terus dibenahi termasuk rantai distribusi dan rantai dinginnya. Kata Elva, pemda provinsi harus segera melakukan koordinasi yang masif dengan pemda kabupaten/kota dan begitu sebaliknya sehingga tidak saling tunggu.

“Pemda harus terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi sehingga vaksin tidak menumpuk,” kata Elva Hartati kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Door to Door untuk Sisir Masyarakat Agar Dapat Vaksin



Dia menyampaikan bahwa Covid-19 tidak bisa dianggap enteng walaupun banyak yang menyamakan dengan flu. “Varian Omicron harus dipahami sebagai varian Covid-19 yang sangat mudah menular dan jika orang tua kita dan mereka yang mempunyai komorbid, akibatnya bisa sangat fatal, terutama bagi yang belum divaksin,” ujarnya.

Maka itu, kata dia, Komisi IX DPR tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi untuk protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk segera vaksin. “Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi sampai sadar bahwa Covid-19 ini serius,” tuturnya.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat menerima laporan dari pemda melalui laporan harian. Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat sebaiknya meningkatkan sampling acak ke sentra sentra vaksinasi untuk memantau pelaksanaan di lapangan.

“Pemerintah pusat bisa juga memaksimalkan laporan dari masyarakat dengan membuka desk secara virtual. Ada banyak cara inovasi untuk percepatan program vaksinasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai pelaksanaan vaksinasi yang baik dan cepat hanya dapat terjadi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. “Saat ini pemerintah pusat sudah baik dalam penyediaan dan alokasi stok vaksin,” ujar Iwan.

Dia juga menilai pelaksanaan di kabupaten/kota sebagian besar sudah baik tetapi ada beberapa kabupaten/kota yang lambat vaksinasinya. “Mereka ini yang perlu dipantau masalahnya apa dan solusinya seperti bagaimana. Pada rapat koordinasi mingguan, tiap kabupaten/kota yang cakupan rendah dibahas dan dicarikan solusi yang disepakati untuk segera dilaksanakan,” tutur Iwan.

Maka itu, menurut dia, jumlah orang yang divaksinasi harus terus dikejar. “Peningkatan cakupan yang lambat sering terjadi pada lansia karena kesulitan mereka untuk datang ke tempat vaksinasi. Dalam kondisi ini pemda harus lebih aktif untuk mendatangi mereka langsung ke rumah-rumah,” ungkapnya.

Dia membeberkan data di Indonesia, baik saat periode Delta maupun Omicron menunjukkan orang yang belum divaksinasi, risiko untuk menjadi berat dan meninggal 5-15 kali (tergantung umur dan komorbid) lebih tinggi dari yang sudah divaksinasi 2 dosis. “Jadi vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah terbukti bermanfaat untuk mencegah terjadinya keparahan dan meninggal karena Covid-19. Masyarakat perlu menyadari ini dan saat ini komunikasi tentang manfaat vaksinasi ini juga semakin ditingkatkan oleh Kemenkes,” pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Ketua Komisi I DPRK...
Ketua Komisi I DPRK Mimika: Perlindungan Warga Sipil Papua Butuh Kolaborasi
Wakil Kepala BPS Canangkan...
Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Rekomendasi
MPLS 2026 Hadir dengan...
MPLS 2026 Hadir dengan Aturan Baru, Simak 5 Perubahan Utamanya
Kawal Transformasi Terintegrasi...
Kawal Transformasi Terintegrasi untuk Perkuat Bio Farma Group
AS Bidik Tuan Rumah...
AS Bidik Tuan Rumah Piala Dunia 2038
Berita Terkini
Mutasi Polri Juni 2026:...
Mutasi Polri Juni 2026: Kombes Aris Supriyono Jabat Kabid Propam Polda Metro Jaya
Mensesneg Ungkap Pemicu...
Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia
Pengadilan Negeri Jakarta...
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Larang Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Mensesneg Jelaskan Maksud...
Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo terkait 4 Kali Kalah Pemilu Tak Ganggu Pemegang Mandat
Salam Prabowo Disampaikan...
Salam Prabowo Disampaikan Jumhur, Raja Charles Beri Pujian untuk Indonesia
Prabowo Singgung Pihak...
Prabowo Singgung Pihak Bikin Gaduh usai Pemilu: Kapan Kita Mau Menuju Kesejahteraan untuk Rakyat?
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved