Kemensos Gandeng Pos Indonesia Cairkan BNPT Secara Tunai
Minggu, 20 Februari 2022 - 19:58 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Laju Covid-19 Meningkat, Pemerintah Kejar Penyaluran Bansos
Pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos sudah menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp200.000 per bulan. Mensos mengutip Perpres No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
"Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," kata mantan Wali Kota Surabaya ini, beberapa waktu lalu.
Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan akurasi salur bansos Mensos terus melakukan pembaruan data.
"Saya menandatangani SK setiap bulan, jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis, begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya," katanya.
Dengan demikian, Mensos meminta kepada pemerintah daerah untuk terus melakukan pembaruan data penduduk dan mensinkronkan dengan data Kementerian Dalam Negeri.
Pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos sudah menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp200.000 per bulan. Mensos mengutip Perpres No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
"Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," kata mantan Wali Kota Surabaya ini, beberapa waktu lalu.
Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan akurasi salur bansos Mensos terus melakukan pembaruan data.
"Saya menandatangani SK setiap bulan, jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis, begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya," katanya.
Dengan demikian, Mensos meminta kepada pemerintah daerah untuk terus melakukan pembaruan data penduduk dan mensinkronkan dengan data Kementerian Dalam Negeri.
(abd)
Lihat Juga :
